JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Effendy Choirie menyatakan bahwa dirinya akan mengusulkan ke komisi DPR yang membidangi media itu memanggil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan stasiun RCTI terkait siaran langsung resepsi pernikahan Anang-Ashanty selama kurang lebih tiga jam, Minggu (20/5) malam. Pemanggilan itu dirasa perlu karena RCTI tidak berwenang menggunakan frekuensi penyiaran publik untuk kepentingan yang tidak terukur.
“Saya akan usulkan kepada Komisi I DPR agar memanggil KPI dan pihak RCTI untuk meminta klarifikasi penggunaan frekuensi publik untuk hal yang tidak terukur seperti siaran resepsi pernikahan Anang-Ashanty itu," kata Effendy kepada wartawan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (21/5).
Politisi yang akrab disapa dengan nama Gus Choi itu menjelaskan, frekuensi yang sifatnya milik publik harusnya digunakan untuk kepentingan publik. Karenanya, stasiun televisi juga tidak boleh sembarangan menggunakannya.
Dia justru mempersoalkan KPI karena tidak menindak stasiun televisi yang seenaknya menggunakan frekuensi. “Kita akan meminta KPI untuk tegas menjaga hak-hak publik terhadap kualitas siaran. Jelas resepsi perkawinan bukanlah hal yang patut disiarkan secara khusus selama tiga jam. Lagi pula siapa memangnya Anas-Ashanty sehingga harus seperti itu?” tanya politisi PKB itu.
Lebih lanjut Gus Choi mengaku risih jika selama ini DPR yang terus-terusan dituding hedonis. Parahnya, media yang selama ini menyudutkan DPR dengan gaya hidup hedonisnya justru menyiarkan resepsi pernikahan yang tak nyata-nyata mewah.
“Saya ini heran, anggota DPR diberitakan hedonis dan dikritik habis oleh media massa termasuk televisi yang menyiarkan resepsi ini. Lah tapi di lain sisi RCTI justru menyebarkan gaya hidup hedonis,” tegasnya.
Penyiaran sebuah pesta perkawinan mewah di tengah banyaknya warga miskin jelas sangat disayangkan. “Coba tolong jelaskan pada saya di mana pentingnya menyiarkan resepsi Anang-Ashanty buat masyarakat? Masyarakat dipaksa menonton acara yang tidak penting,” tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DP4 Bermasalah, KPU Jakarta Diminta Tak Bela Pemprov
Redaktur : Tim Redaksi