jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meyebut pihak legislatif sepakat pembiayaan membangun ibu kota negara (IKN) baru tidak boleh membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
"Soal pembiayaan, DPR meminta ini tidak terlalu membebani APBN," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
BACA JUGA: Konon Ada 80 Nama Calon IKN, hingga Akhirnya Nusantara Terpilih
Pria yang juga menjabat Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang IKN (Pansus RUU IKN) itu menyebut pihaknya sudah mengatur skema pembangunan ibu kota baru melalui prinsip swadaya.
Misalnya, dengan melibatkan dana dari swasta, internasional, investor, termasuk APBN.
BACA JUGA: Alasan Presiden Memilih Nusantara untuk Nama IKN Baru
"Kalau pun ada penggunaan APBN, ada skema yang misalnya diletakkan di kementerian atau lembaga masing-masing," kata Doli.
Sementara itu, kata legislator Fraksi Partai Golkar itu, nama ibu kota baru sudah disepakati menggunakan Nusantara.
BACA JUGA: Kepala Bappenas Ungkap Nama IKN Baru Pilihan Presiden
Menurut Doli, pemerintah sudah membeberkan alasan filosofissl, historis, sosiologis ketika memilih Nusatara.
"Akhirnya kami sepakat dan kami putuskan namanya Nusantara," beber Doli.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Suharso menyebut Nusantara dipilih karena kata tersebut telah dikenal sejak dulu.
"Ikonik di internasional," kata Suharso, di Jakarta, Senin (17/1).
Menurutnya, dari nama Nusantara diharapkan IKN Baru bisa menggambarkan kenusantaraan Indonesia.
"Mudah-mudahan dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," tegas Suharso. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan