Anggota Panja Kurikulum, Komisi X DPR, Raihan Iskandar saat dikonfirmasi Senin (24/12) mengungkapkan, hasil Kunker Komisi X ke NTB di Mataram pekan lalu masih menemukan sejumlah persoalan saat bertemu kalangan sekolah dasar dan menengah. Saat itu diketahui masih ada kegelisahan akibat ketidaksiapan guru.
Menurut Raihan, para guru memerlukan sosialisasi mengenai kurikulum baru."Karena mereka harus memahami sesuatu yang baru, yang tidak atau belum dalam kapasitasnya. Kapasitas guru juga beragam, apalagi dalam penerapannya. Mereka juga meminta ada penjajakan selama dua tahun," kata Raihan.
Dia mengakui bahwa kerangka perubahan kurikulum merupakan kewenangan pemerintah, tapi sejauh ini masih ada kegelisahan masyarakat sebagai reaksi atas rencana perubahan kurikulum. Maka DPR tidak bisa tinggal diam.
Karena itulah, Panja kurikulum DPR tidak hanya ingin sekedar memberi rekomendasi terhadap perubahan, tapi harus berbicara tentang bagaimana bangunan kurikulum tersebut. Sebab perubahan kurikulum bukan hanya konteks, tapi kemampuan guru.
"Belum lagi kenyataan yang dilontarkan badan (BPSDMP) bahwa banyak guru di bawah rata-rata. Oleh karena itu kita sanksikan apa mereka (guru) mampu. Maka saya semakin yakin kita harus duduk bersama. Belum lagi 8 standar pendidikan juga belum diterpenuhi," tegas Raihan.
Ditambahkan dia bahwa Panja Kurikulum berkeinginan, dari permbahasan Panja dengan pemerintah nantinya bisa diperoleh petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) agar kebijakan penerapan kurikulum di lapangan bisa lebih baik.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honor Guru Madrasah Cair
Redaktur : Tim Redaksi