jpnn.com, JAKARTA - Komisi X DPR RI mendukung usulan peningkatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Perpusnas mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN TA 2022 sebesar Rp667,52 miliar. Namun, jumlah tersebut masih harus ditingkatkan untuk menjalankan program peningkatan literasi masyarakat Indonesia.
BACA JUGA: Peringati Hari Buku Nasional, GPMB Konsisten Dalam Membudayakan Minat Baca dan Literasi
Karenanya, Perpusnas meminta dukungan dari Komisi X DPR RI atas pengajuan usulan peningkatan anggaran yang telah disampaikan melalui surat kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memberikan masukan kepada Perpusnas terkait upaya peningkatan literasi yang akan dilakukan untuk memperkuat dasar permintaan peningkatan anggaran tahun anggaran 2022.
BACA JUGA: Begini Upaya Pemerintah Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat Indonesia
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, Komisi X DPR RI siap mendorong Perpusnas untuk menyiapkan program dan kegiatan pada RAPBN TA 2022.
Antara lain layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, wahana belajar sepanjang hayat, tempat menghimpun khazanah intelektual budaya bangsa, dan memperbesar akses buku bacaan yang dibutuhkan pada kenormalan baru di daerah terutama daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
BACA JUGA: Pitra Menilai Lucky Alamsyah Tak Gubris Syarat yang Diajukan Roy Suryo
“Perpustakaan Nasional diharapkan terus berperan aktif dalam peningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19," kata Fikri dalam rapat dengar pendapat Komisi X dengan Perpusnas RI, Rabu (2/6).
Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengungkapkan, dalam menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19, Perpusnas harus memberikan pelatihan kepada masyarakat.
“Perpusnas bisa membuat gerakan penanggulangan krisis Covid-19 dengan melatih orang-orang yang disinkronkan dengan UMKM dari Kemenparekraf,” terang Putra.
Sementara itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra Djohar Arifin Husin meminta agar distribusi buku bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat daerah pelosok.
Anggota Komisi X DPR RI Rian Firmansyah meminta agar persebaran jumlah buku dan jumlah perpustakaan berstandar nasional di beberapa daerah, khususnya daerah 3T, memiliki bobot khusus dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat.
Legislator Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo menekankan bahwa Indonesia pada 2045 akan dipenuhi generasi produktif yang diharapkan membangun negara dalam segi ekonomi dan inovasi.
Dia menambahkan, selain memiliki fungsi untuk meningkatkan minat baca atau produksi buku, perpustakaan juga memiliki andil menjadi pusat aktivitas masyarakat.
“Kalau bicara soal pendidikan, belajar adalah kegiatan lifetime karena tidak berhenti pada pendidikan formal tetapi justru wajib hukumnya untuk menambah ilmu saat masuk ke dunia kerja,” jelas Bram.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, penghakiman dunia tentang rendahnya kegemaran membaca masyarakat Indonesia harus segera dihilangkan dengan memperbaiki sisi hulu.
Menurutnya, permasalahan bukan pada minat baca melainkan kurangnya jumlah buku terutama untuk daerah 3T. Untuk memperkuat budaya literasi, rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk saat ini adalah 1 buku ditunggu 90 orang.
"Itu sebabnya tahun 2022 rasio tersebut harus diperkecil. Akan tetapi dengan anggaran yang minim, angka ketersediaan buku pasti meleset,” ungkap Syarif Bando.
Perpusnas berupaya untuk membuat mirroring data sehingga masyarakat di daerah 3T tidak perlu menunggu lama dan langsung bisa mengakses buku yang diperlukan, sama seperti yang berada di Jakarta.
Syarif Bando memastikan pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapat dukungan fasilitas jaringan guna keperluan mirroring data dari kementerian/lembaga lain dalam pemenuhan distribusi koleksi buku bacaan di daerah. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad