jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Kesehatan mempersiapkan dengan matang pelaksanaan new normal.
Hal ini diutarakannya saat berkunjung ke Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna melakukan pengawasan terhadap penanganan pandemi Covid-19.
BACA JUGA: DPR RI Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipotong
“Ini adalah tugas konstitusional kami dalam mengawasi seluruh pelaksanaan penangangan Covid-19, terlebih soal mekanisme dalam menjalani tatanan hidup baru (new normal). Saya minta Kementerian Kesehatan mempersiapkannya dengan matang,” kata Muhaimin saat memimpin rapat kerja Timwas Covid-19 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (17/6).
Selain mekanisme menghadapi new normal, dalam rapat juga berkembang beberapa isu yang salah satunya disampaikan oleh Anggota Timwas Covid-19 DPR RI Dewi Asmara. Ia menanyakan terkait penggunaan anggaran Kemenkes yang naik menjadi Rp 87,55 triliun dari sebelumnya Rp 75 triliun.
BACA JUGA: Kunjungi Kadin, Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Dapat Informasi yang Luar Biasa
"Pemerintah menambah anggaran Kemenkes dalam penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 87,55 triliun. Bagaimana dengan insentif tenaga kesehatan? Karena di media, diulas bahwa insentif belum didistribusikan. Kami mohon pemerintah memberi perhatian kepada tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan," kata Dewi.
Terkait penerapan new normal, legislator Fraksi Partai Golkar itu memahami langkah pemerintah yang membuka sektor ekonomi dengan protokol Covid-19 yang kuat.
BACA JUGA: Soal RUU HIP, HNW: Baleg DPR RI Seharusnya Pertimbangkan Penolakan Publik
Namun, karena masih tingginya kasus Covid-19, Dewi meminta peran Kemenkes ditingkatkan lagi.
"Kami memahami langkah pemerintah memberlakukan new normal karena ekonomi harus bergerak. Namun, hingga hari ini kasus Covid-19 belum turun dan ada kekhawatiran gelombang kedua. Peran Kemenkes adalah kunci dari kesuksesan pertubuhan ekonomi yang akan dilakukan pemerintah. Kami minta keseriusan Kemenkes, karena di sini keberhasilan pertumbuhan ekonomi ada pada kewaspadaan Kemenkes," tuturnya.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini juga membahas kekurangan Alat Pelindung Diri (APD), ketersedian tempat tidur untuk pasien Covid-19, ketersediaan obat dan alat, biaya per pasien yang terdampak Covid-19, mekanisme di segala lini dalam menghadapi new normal hingga target tes PCR 20 ribu per hari yang dicanangkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Menkes Terawan menyampaikan situasi Covid-19 saat ini, sampai tanggal 16 Juni terkonfirmasi kasus mencapai 40.400. Presentasi kasus sembuh 38.87 persen dan Case fatality rate (CFR) atau tingkat kematian karena virus corona mencapai 5,52 persen.
Menkes menjelaskan, terkait tes PCR, yang pertama diminta pemerintah adalah 10 ribu dan bisa tercapai.
Kemudian Pemerintah menargetkan menjadi 20 ribu saat ini.
"Kami masih dalam tahap mencapi target ini. Saat ini sudah mencapai 15 ribu per minggu, semoga percepatan ini bisa berlangsung dengan baik. Mekanisme PCR terus kami perbaiki,” katanya.
Terkait biaya yang ramai diperbincangkan, Terawan menyampaikan, biaya satu pasien positif Covid-19 rata-rata Rp 48 juta per orang.
"Rata-rata Rp 48 juta per orang. Ada 600 rumah sakit yang sudah melakukan penagihan. Dalam pembayarannya kami melakukan verifikasi sebanyak dua kali dengan meminta bantuan BPJS yang sudah terbiasa," katanya.
Sementara terkait, anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, dijelaskan bahwa anggarannya ada Rp 5,9 triliun, dan dibagi dua untuk pusat dan daerah.
Daerah diberikan sebesar Rp 3,7 triliun, sementara yang dikelola Kemenkes hanya Rp 2,2 triliun dan itu untuk insentif selama 3 bulan.
"Kami sudah lakukan terus pemberian insentif dengan mengaju pada laporan dari RS dan Laboratorium. Untuk laboratorium, kami sudah selesai pembayarannya, kalau RS kami menunggu laporannya," tandasnya.
Turut hadir dalam kunjungan kerja Anggota DPR RI yang tergabung dalam Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI antara lain Diah Pitaloka (F-PDIP), Dewi Asmara (F-Golkar), Hamka (F-Gerindra), Lisda Hendra Joni (F-Nasdem), Marwan Dasopang (F-PKB), Nanang Samudro (F-Partai Demokrat), Nur Azizah Tahmid (F-PKS), Sungkono (F-PAN) dan Nurhayati (F-PPP). (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi