jpnn.com, KEBAYORAN BARU - Rapat paripurna DPR RI pada Kamis menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (RUU Pas) untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
BACA JUGA: DPR RI Evaluasi 3 Poin Pelayanan Masyarakat di Sektor Perkeretaapian
Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju RUU Pemasyarakatan disahkan menjadi undang-undang.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menjelaskan RUU ini merupakan RUU carry over yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.
BACA JUGA: DPR Minta Pemerintah Harus Independen Pilih Pj Kepala Daerah
Dia menjelaskan ada beberapa muatan substansi RUU Pemasyarakatan.
Pertama, penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Kedua, perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan, tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan namun memberikan perlindungan hak tahanan dan anak.
BACA JUGA: BURT DPR Meninjau Kelengkapan dan Fasilitas RS Advent Manado, Sudah Sesuai SOP?
"Ketiga, pembaharuan asas dalam pemasyarakatan yang didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, dan gotong royong," katanya.
Keempat, menurut dia, memberikan hak dan kewajiban bagi tahanan dan anak; kelima, mengatur kode etik dan kode prilaku petugas pemasyarakatan dan jaminan perlindungan petugas untuk dapatkan keamanan dan bantuan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi