jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andreas Eddy Susetyo menyebutkan gotong royong merupakan modal sosial utama Indonesia dalam mengendalikan inflasi.
Menurutnya, seluruh pihak harus belajar dari penanganan pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Kadin: Mengkhawatirkan Inflasi Sudah Hampir 5 Persen
"Ternyata kita bisa berhasil karena mempunyai dua senjata yaitu modal sosial berupa gotong royong dan pemanfaatan teknologi digital atau digitalisasi," kata Andreas dalam dimulainya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (10/8).
Andreas menyebut gotong royong dalam pengendalian inflasi bisa dilakukan mulai dari rumah tangga, kemudian digerakkan ke pemerintah daerah, lalu disinergikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA: Hergun: Jaga Daya Beli Masyarakat Menyusul Kenaikan Inflasi
Dia mencontohkan masyarakat bisa berperan mengendalikan inflasi mulai dari menanam sendiri cabai atau bawang di pekarangan untuk mengurangi tekanan terhadap permintaan komoditas tersebut, sehingga nantinya akan menurunkan harga.
Kemudian, pemerintah daerah, operasi pasar harus terus dilakukan bekerja sama antar daerah dan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
BACA JUGA: Jaga Inflasi, Pemerintah Siapkan Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran
Andreas menjelaskan pemerintah pusat sebenarnya sudah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini untuk ketahanan pangan yang disalurkan kepada pemerintah daerah.
"Dana dan mekanisme ini mudah-mudahan bisa dipakai untuk membantu daerah melakukan intervensi," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI juga telah menyepakati subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 520 triliun pada tahun ini untuk dapat mengendalikan inflasi harga yang diatur oleh pemerintah alias administered price.
Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tidak mudah karena memang fungsi APBN di kebijakan fiskal memang telah disepakati sebagai shock absorber atau peredam kejut untuk menahan gejolak. Namun APBN yang kredibel dan berkelanjutan juga tetap harus diperhatikan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul