JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam rapat paripura yang digelar Selasa (12/2) hari ini.
"Dengan ini seluruh fraksi dan anggota dewan menyetujui agar RUU (Rancangan Undang-Undang) ini disahkan menjadi UU," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso pada saat memimpin rapat Paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (12/2).
Priyo menerangkan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme penting karena berbagai pertimbangan. Tidak hanya internasional tapi juga penegakan hak asasi manusia.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin menerangkan pendanaan terorisme merupakan urat nadi dari kejahatan itu sendiri.
"Jika selama ini hanya mengejar pelaku maka kini menjadi orientasi aliran dana agar kejahatan itu dapat segera ditangani," kata Amir.
Amir menerangkan, jika dalam perjalanannya diketahui PPATK mengetahui adanya transaksi mencurigakan maka rekening tersebut dapat diblokir untuk kepentingan penyidikan.
Kemudian jika terbukti bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan terorisme maka pelaku bisa diganjar dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.
Amir mengatakan, UU yang baru disahkan. DPR hari ini akan menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan internasional dalam rangka penanggulangan terorisme. (gil/jpnn)
"Dengan ini seluruh fraksi dan anggota dewan menyetujui agar RUU (Rancangan Undang-Undang) ini disahkan menjadi UU," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso pada saat memimpin rapat Paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (12/2).
Priyo menerangkan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme penting karena berbagai pertimbangan. Tidak hanya internasional tapi juga penegakan hak asasi manusia.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin menerangkan pendanaan terorisme merupakan urat nadi dari kejahatan itu sendiri.
"Jika selama ini hanya mengejar pelaku maka kini menjadi orientasi aliran dana agar kejahatan itu dapat segera ditangani," kata Amir.
Amir menerangkan, jika dalam perjalanannya diketahui PPATK mengetahui adanya transaksi mencurigakan maka rekening tersebut dapat diblokir untuk kepentingan penyidikan.
Kemudian jika terbukti bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan terorisme maka pelaku bisa diganjar dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.
Amir mengatakan, UU yang baru disahkan. DPR hari ini akan menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan internasional dalam rangka penanggulangan terorisme. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Status Rusli Tak Pengaruhi Golkar
Redaktur : Tim Redaksi