jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan kritik mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais soal pembagian sertifikat tanah tidak perlu ditanggapi dengan ancaman dan teror.
Hanafi yang merupakan anak Amien Rais itu mengatakan pemerintah sebenarnya tidak perlu panik menanggapi kritik.
BACA JUGA: Pak Amien Rais Dari Dulu Memang Begitu
“DPR ini setiap hari dikritik, bahkan dibikin berita palsu, dibikin hoaks, dibikin meme yang jelas-jelas ngawur dan fitnah kami santai-santai saja,” kata Hanafi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3).
Anggota Komisi I DPR itu menambahkan yang penting mereka tetap bekerja dan membuktikan bahwa akan ada prestasi yang bisa dipersembahkan kepada masyarakat misalnya dalam bentuk produk undang-undang yang dihasilkan.
BACA JUGA: SBY: Pemerintah Tak Perlu Arogan, Rakyat Tak Boleh Absolut
Nah kalau pemerintah, kata dia, kerja atau prestasinya itu kebijakan dan langsung bisa dialami masyarakat. Menurut Hanafi, kalau masyarakat selama ini merasakan apa yang dilakukan oleh negara ini cuma gimmick alias selebrasi yang hanya untuk bunga-bunga berita saja, itu berarti negara bukan hadir, melainkan hanya titip absen.
Dia mengatakan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah itu memang sudah kewajiban. Jika dibuat selebrasi di berbagai macam forum, itu hal yang biasa sebenarnya.
BACA JUGA: Johan Budi: Penyataan Pak Luhut Tak Mewakili Pemerintah
“Sehingga malah itu justru mengubur semangat nawacita sendiri akan melakukan land reform,” katanya.
Menurut Hanafi, kalau mau land reform gampang. Mereka yang punya perusahaan tambang, sawit dan sebagainya itu, disetop dan diambil alih oleh negara atau dibagi rata ke masyarakat.
“Itu baru land reform, reformasi agraria. Jadi kalau ada yang merasa panas terkait kritik kepemilikan lahan ini, ya bisa jadi jangan jangan para penguasa lahan ini yang terganggu,” ungkapnya.
Jadi, kata Hanafi, sebaiknya apa pun kritik yang dilancarkan oleh masyarakat, anak bangsa kepada pemerintah apalagi berdasarkan rasa cinta keadilan, diterima baik-baik saja.
“Tidak usah ditanggapi ancaman, teror, dan intimidasi yang lain. Itu namanya berarti mengkhianati demokrasi yang selama ini dibangun,” katanya. “Jadi jangan merusak demokrasi yang sudah dihasilkan karena jerih payah mahasiswa dan masyarakat pascareformasi karena bisa jadi bisa berbalik sendiri.”
Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/3), Amien menuding bagi-bagi sertifikat tanah yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi hanya pengibulan. Sebab, pemerintah membiarkan 74 persen wilayah Indonesia dimiliki kelompok tertentu.
Luhut lantas merespons pernyataan Amien. Saat menghadiri acara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (19/3), Luhut tidak hanya mempertanyakan dasar Amien melontarkan tudingan, tapi juga mengancam akan membeber dosa-dosa masa lalu mantan ketua MPR RI itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amien Vs Luhut, SBY Beri Contoh Eranya Memimpin Pemerintah
Redaktur & Reporter : Boy