DPR: Sebaiknya Menteri tak Kunker ke Luar Negeri

Rabu, 28 November 2012 – 10:24 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, M Romahurmuziy, mengatakan bahwa sebaiknya Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak bepergian ke luar negeri seperti yang dilarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Mengingat masih rendahnya penyerapan anggaran pembangunan, memang menteri sebaiknya tidak ke luar negeri. Sebaiknya fokus saja pada monitoring percepatan penyerapan para Kuasa Pengguna Anggarannya (KPA)," kata Romahurmuziy, di Jakarta, Rabu (28/11).

Seperti diketahui, Presiden SBY dalam pengantar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Selasa (27/11), meminta menterinya memanfaatkan satu bulan tersisa di 2012 untuk menuntaskan program kerja kabinet dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, para menteri diminta mempersiapkan program tahun depan.

SBY meminta jajarannya membatasi pekerjaan lain dan fokus pada tiga agenda tersebut. "Kalau tidak sangat perlu, tidak perlu ke luar negeri dulu," katanya.

Namun, SBY justru menyatakan dirinya masih memiliki satu kali agenda ke luar negeri pada 2012. Dia akan ke India untuk menghadiri pertemuan pemimpin ASEAN-India. "Para menteri yang tidak sangat perlu, tunda saja. Mari kita tangani semua permasalahan di dalam negeri," sambungnya.

Pria yang karib disapa Romy itu mengatakan, untuk DPR sebaiknya kunjungan kerja ke luar negeri disesuaikan saja dengan kebutuhan. Sebab, ia menilai penyusunan beberapa Rancangan Undang-undang memang membutuhkan perbandingan  praktek di negara lain. Apalagi, kata Romy, kalau itu menyangkut pengaturan praktek terhadap aturan-aturan lembaga-lembaga multilateral yang Indonesia merupakan anggota di dalamnya seperti WTO, OIE, FAO dan lain-lain.

"Tentu kunker ini dilakukan untuk mendalami bahan teks yang dapat diperoleh melalui studi pustaka, baik cetak ataupun elektronik atau internet," ujarnya.
 
Lantas bagaimana dengan PPP, apakah melarang kadernya di Senayan kunker ke luar negeri? Romy menyatakan, PPP membebaskan pertimbangan dan selektivitas kepergian ke luar negeri  kepada anggota. "Sebagai anggota lembaga negara, mereka (kader PPP) sudah memiliki kapasitasnya masing-masing untuk  menilai apakah itu diperlukan atau tidak," pungkas penasehat Fraksi PPP di DPR itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Effendi Simbolon Baru Sibuk Urus Laporan Harta

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler