jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra dapat dukungan. Kali ini soal penilaiannya terhadap proyek kereta cepat.
Yusril sempat mengungkap, proyek itu bisa menjadi jebakan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk Presdien Joko Widodo. Nah, anggota Komisi V DPR Nizar Zahro mengamini.
BACA JUGA: Insiden Natuna, Fahri Hamzah: Bu Susi Minggir Dulu
Menurut politikus Partai Gerindra itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menyisakan banyak persoalan. Besar kemungkinan, Presiden Jokowi akan terjebak dan menyesal di kemudian hari.
"Saya dari awal sudah bilang, itu harus sesuai dengan UU Perkeretaapian, bahwa ada badan usaha yang untuk melakukan 19 syarat yang harus dimiliki. Kalau syarat itu, penandatanganan konsesi itu harus sesuai. Salah satu konsesi dia dapat hak 50 tahun. Enginering design harus yang diarahkan Kemenhub. Lebar kereta cepat 4,5 meter ya 4,5 meter. Ketiga, yang jadi kesulitan kereta cepat itu adalah masalah lahan. Belum dibebaskan semua," kata Nizar, Jumat (25/3).
BACA JUGA: Pendeta Bilang, Oc Kaligis Cs Kini Lebih Tegar dan Religius
Nizar Zahro. Foto: dok/JPNN.com
BACA JUGA: Kaligis: Yang Lain Dua, Saya Mestinya Satu Tahun
Terkait dengan masalah lahan, kata Nizar, keputusan DPR RI adalah lahan Perhutani 65 hektar itu harus diganti dua kali lipat. Karena seperti itulah dalam ketentuan UU. "Bukan domainnya menteri, tapi pemerintah dengan DPR RI," ujarnya.
Nizar mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan ke pemerintah kalau memang kereta cepat lebih banyak mudaratnya. "Kalau dari segi ekonominya sangat merugikan, maka kami sarankan agar ditunda dulu. Kajian yang dipakai campur baur China- Jepang dari dokumen yang ada di tangan kami," ungkapnya.
Jadi, benar penyataan Yusril bahwa Menteri BUMN bisa menjebak Presiden Jokowi dalam proyek tersebut. "Bang Yusril ada benarnya. Menteri pembantu presiden. Harusnya sampaikan apa adanya risiko jangka pendek dan jangka panjangnya," tukasnya.
Apalagi, lanjut dia, kalau proyek tersebut gagal dampaknya sangat luar biasa bagi APBN mengingat dalam proyek tersebut bisa dikatakan berhutang dari pemerintah Tiongkok. "Kalau di perpres yang lama gak ada jaminan pemerintah. Kalau perpres yang baru, kalau ini gagal akan terpengaruh asumsi APBN," pungkasnya. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Papa Kaligis Tetap Khusyuk Ibadah Jumat Agung di Markas KPK
Redaktur : Tim Redaksi