"Lelang dilakukan pada 1 Juni hingga 11 Juni lalu," ujar Uchok Sky Khadafi di Jakarta kemarin (16/8). Secara teknis, harga perkiraan sementara (HPS) yang ditetapkan Setjen DPR RI dipatok Rp 349,5 juta. Namun, saat tender, CV Galung Brothers yang menjadi pemenang mampu menjadi penawar terendah dengan nilai Rp 279.325.750.
Menurut Uchok, keberadaan alat presensi elektronik ini patut dikritisi. Presensi ini memperlihatkan anggota dewan sebagai pekerja politisi yang terhormat berubah menjadi anggota karyawan yang perlu diawasi. "Ini karena anggota dewan sering boros rapat, sering terlambat rapat, dan sering menitipkan presensi kepada tenaga ahli atau sekretaris pribadi ketika ada rapat kerja," ujar Uchok.
Keberadaan presensi sidik jari, ujar Uchok, tidak efektif menertibkan badan anggota dewan agar lebih patuh kepada lembaga DPR. Alat ini juga tidak akan mampu mendongkrak kinerja mereka dalam rapat-rapat kerja dengan mitra kerja. "Lama-lama juga, setelah anggota dewan mengetahui proses kerja alat presensi ini, pasti dicuekin sendiri," ujar Uchok. Hal itu tentu menambah pelanggaran anggota alias tidak mau mengpresensi dalam mesin presensi tersebut.
Uchok menambahkan, hasil presensi itu mungkin tidak akan dipublikasi oleh Setjen DPR. Kalaupun Setjen DPR punya keberanian, anggota dewan akan "mengintimidasi" atau melakukan cara apa pun agar Setjen DPR tidak memublikasikan siapa saja yang tidak hadir dalam rapat. "Jadi, untuk itu, keberadaan alat presensi ini hanya menjadi barang mubazir. Anggaran belanja presensi ini akan sia-sia belaka," ujarnya.
Dikonfirmasi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membenarkan pengadaan alat presensi fingerprint DPR telah disetujui untuk diterapkan. Menurut dia, rapat pimpinan terakhir telah sepakat untuk segera menerapkan ketentuan itu dengan harapan bisa mendisiplinkan anggota dewan.
Menurut dia, ketentuan fingerprint akhirnya disetujui pimpinan karena sudah ada dalam tata tertib (tatib) DPR. "Bagaimana nanti pengembangannya diserahkan ke Sekjen," ujar Taufik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Soal kritik sejumlah pihak atas efektivitas alat tersebut, dia menegaskan, tidak ada tujuan lain selain semakin menggiatkan anggota dewan dalam aktivitasnya di parlemen. "Tujuannya, bukan kita berpikir mundur, tidak untuk dipaksakan seperti anak kecil dan karyawan, tidak seperti itu," tandasnya.
Rencananya, aturan baru itu mulai diterapkan setelah masa reses yang dilanjutkan libur cuti Idul Fitri berakhir. "Yang pasti (aturan) ini ada di tatib dan semuanya sudah sepakat," ujar Sekjen DPP PAN tersebut. (bay/dyn/c2/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Anggap SBY Tak Mampu Berantas Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi