Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hayono Isman, menjawab pertanyaan pers, terkait kasus tayangan program Silet (Minggu, 7 Nopember 2010 lalu) yang telah meresahkan warga Jogja, di sela-sela mengikuti Sidang Paripurna DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (22/2).
"Kita dukung KPI untuk menjalankan tugas-tugas pengawasannya, dan kita ingin tahu sampai di mana prosesnya
BACA JUGA: Dipo Alam Tak Takut Diadukan ke Dewan Pers
Bagaimanapun, kami di Komisi I akan berusaha semaksimal mungkin mengawal kasus ini demi kepentingan penyiaran nasional," imbuhnya.Sama halnya dengan sikap resmi PBNU, Hayono secara tegas juga mengecam munculnya berita bohong dan bernuansa SARA yang telah meresahkan masyarakat itu
Dari aspek kepentingan nasional, lanjut dia, langkah yang diambil KPI jelas sudah tepat
BACA JUGA: DPR Khawatir Diboikot Pemerintah
Artinya, jangan hanya sebatas menghentikan programnya, tapi kalau memang ada indikasi pelanggaran pidana, harus diproses secara hukum dan pengadilan yang berwenang menghakiminya.Menyikapi perkembangan terkini kasus "Silet" yang dirasa sangat lambat pasca dilakukannya gelar perkara di Mabes Polri dan pemeriksaan dua saksi korban, Hayono juga mengungkapkan kekecewaannya
BACA JUGA: PPP Usul Pembubaran Ahmadiyah Diparipurnakan
Dalam waktu dekat, Komisi I akan berkoordinasi dengan Komisi IIIKami akan meminta Komisi III mengecek hal iniKalau benar polisi lamban, apalagi jika ditemui unsur penyuapan, ini yang tidak boleh dikompromikan," tegasnya.Lebih lanjut, Hayono mengatakan bahwa jika penanganannya lamban, tidak mustahil berita-berita bohong dan dibesar-besarkan (seperti) itu berdampak menjadi triggering factors munculnya konflik"Ini akan semakin merepotkan polisi," pungkasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader Teteskan Darah untuk Mega
Redaktur : Tim Redaksi