JAKARTA - Komisi X DPR menyetujui pelaksanaan kurikulum 2013 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2013. Hal itu diketahui dari pandangan fraksi yang disampaikan dalam Rapat Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M.Nuh.
"Fraksi Partai Demokrat setuju atas penyempurnaan menjadi kurikulum 2013," ujar anggota Komisi X dari Partai Demokrat, Jefirstson Riwu Kore di DPR, Jakarta, Senin (27/5).
Fraksi Partai Golkar juga menyetujui pelaksanaan kurikulum 2013. Hasil persetujuan itu dibacakan oleh Popong Otje Djunjunan.
"Mempersilahkan kepada kementerian pendikan dan kebudayaan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 pada Juli," ucap Popong.
Selain Demokrat dan Golkar, Fraksi PDIP juga menyetujui kurikulum 2013 dan menyambut gembira adanya mata pelajaran Pancasila dan Budi Pekerti.
Kemudian empat fraksi lainnya yakni PKB, Gerindra, Hanura dan PAN juga menyetujui pelaksanaan kurikulum 2013. Namun demikian, PAN memiliki catatan agar kurikulum diujicoba terlebih dahulu.
Namun demikian PKS belum menyetujui kurikulum 2013 dan meminta penundaan sampai Juli 2014. Selain PKS, PPP juga minta menunda pelaksanaan kurikulum 2013.
Ketua Komisi X DPR, Agus Hermanto menyatakan, Komisi X DPR dan Mendikbud sepakat anggaran kurikulum sebesar Rp 829.437.325.000.
"Sementara usulan pemanfaatan sisa alokasi anggaran kurikulum sejumlah Rp 323.813.651.000 akan dibahas lagi lbh lanjut dalam waktu dekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Fraksi Partai Demokrat setuju atas penyempurnaan menjadi kurikulum 2013," ujar anggota Komisi X dari Partai Demokrat, Jefirstson Riwu Kore di DPR, Jakarta, Senin (27/5).
Fraksi Partai Golkar juga menyetujui pelaksanaan kurikulum 2013. Hasil persetujuan itu dibacakan oleh Popong Otje Djunjunan.
"Mempersilahkan kepada kementerian pendikan dan kebudayaan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 pada Juli," ucap Popong.
Selain Demokrat dan Golkar, Fraksi PDIP juga menyetujui kurikulum 2013 dan menyambut gembira adanya mata pelajaran Pancasila dan Budi Pekerti.
Kemudian empat fraksi lainnya yakni PKB, Gerindra, Hanura dan PAN juga menyetujui pelaksanaan kurikulum 2013. Namun demikian, PAN memiliki catatan agar kurikulum diujicoba terlebih dahulu.
Namun demikian PKS belum menyetujui kurikulum 2013 dan meminta penundaan sampai Juli 2014. Selain PKS, PPP juga minta menunda pelaksanaan kurikulum 2013.
Ketua Komisi X DPR, Agus Hermanto menyatakan, Komisi X DPR dan Mendikbud sepakat anggaran kurikulum sebesar Rp 829.437.325.000.
"Sementara usulan pemanfaatan sisa alokasi anggaran kurikulum sejumlah Rp 323.813.651.000 akan dibahas lagi lbh lanjut dalam waktu dekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Data Kemendikbud Jadi Rujukan Pemprov
Redaktur : Tim Redaksi