jpnn.com, VIETNAM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR Rofi Munawar menyesalkan tidak adanya pembahasan secara serius tentang tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of South East Asia (ASEAN) di Vietnam.
"ASEAN mengadakan kegiatan KTT sangat formalistik, berjarak dan 'bebas nilai'. Situasi ini tecermin dari perhatian mereka yang minim terhadap urusan etnis Rohingya meski saat ini terus terusir dari Rakhine,” kata Rofi, Rabu (15/11).
BACA JUGA: Fahri Tanya ke KPK, Apa Kabar Korupsi Pelindo II Rp 4,08 T?
Sebagaimana diwartakan oleh kantor berita Reuters, naskah awal komunike bersama hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN dilaporkan tidak sekali pun mencantumkan kata Rohingya sebagai sebutan untuk etnis muslim korban kekerasan militer di Rakhine, Myanmar.
"Charter Asean memang menuangkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Namun, hal tersebut tidak berarti abai atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar" imbuhnya.
BACA JUGA: Komisi X: Alokasikan Dana Desa untuk Bangun Perpustakaan
Rofi menjelaskan, belum lama ini Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Rohingya.
DK PBB meminta militer Myanmar menghentikan proses genosida terhadap etnis Rohingya.
BACA JUGA: Buat yang Bisa Buktikan Korupsi e-KTP Dapat Hadiah Sepeda
Karena itu, sudah sepantasnya ASEAN menjadikan sikap tersebut sebagai panduan dalam mengambil kebijakan.
Namun, menurut Rofi, apa yang terjadi selama ini justru sangat memprihatinkan dan jauh dari langkah-langkah konkret.
"ASEAN tampak dingin dalam menanggapi persoalan Rohingya. Padahal, di sana ada permasalahan hak asasi manusia dan solidaritas yang rendah di Myanmar,” tegas Rofi.
Legislator asal Jawa Timur ini juga melihat usaha diplomatik Indonesia untuk mendorong negara ASEAN lainnya ternyata belum membuahkan hasil.
Skema 4 + Plus satu yang didorong oleh Pemerintah Indonesia terhadap kekerasn etnis di Rakhine dianggap angin lalu oleh Myanmar.
Empat formula tersebut adalah menjunjung perdamaian dan stabilitas di wilayah Rakhine, proteksi untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang suku dan agama, menahan diri secara maksimal dan tak menggunakan kekerasan, serta akses kepada sistem perlindungan kemanusiaan.
Adapun plus 1 adalah implementasi dari rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State di Persatuan Bangsa Bangsa yang dipimpin oleh Kofi Annan.
"Padahal, Indonesia sangat serius mendorong isu ini sebagai salah satu prioritas bahasan. Sebab, forum tersebut sarana yang sangat tepat untuk menegaskan sikap Indonesia dan langkah serius pemerintahan Mynamar,” pungkas Rofi.
Sebagai informasi, di berbagai forum internasional, DPR RI senantiasa mendorong persoalan Rohingya secara komprehensif.
Di antaranya, dalam sidang Executive Council pertama Perkumpulan Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), di Phnom Penh, Kamboja, 2-3 Oktober 2017. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Ingatkan Presiden Jangan Mau Diseret KPK
Redaktur : Tim Redaksi