jpnn.com, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/5) akhirnya menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.
"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin paripurna, Selasa (12/5).
BACA JUGA: PKS Berusaha Sekuat Tenaga Menjegal Perppu Corona, Apa Alasannya?
"Setuju," jawab para peserta rapat yang hadir fisik maupun virtual.
Puan lalu mengetuk palu tanda persetujuan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan itu.
BACA JUGA: Ini Alasan PAN Tidak Menjegal Perppu Corona di DPR
Persetujuan Perppu Corona menjadi UU itu juga disaksikan perwakilan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam laporannya menjelaskan bahwa pembahasan perppu dimulai dari surat presiden 1 April 2020 kepada DPR berisi pengajuan draf.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Sri Mulyani soal Penggunaan Anggaran Penanganan Corona
Atas dasar itu, Banggar lalu ditugaskan untuk membahas dan benar-benar melaksanakannya. Banggar melaksanakan rangkaian kegiatan, termasuk membentuk panitia kerja untuk membahas isu-isu spesifik yang sulit.
Pembicaraan puncaknya adalah di rapat Banggar pada 4 Mei 2020.
"Badan Anggaran melaksanakan rapat kerja secara virtual maupun fisik," kata Said.
Ia menjelaskan hanya Fraksi PKS yang menyatakan penolakan atas perppu itu. Fraksi lainnya menyetujui dan atau menerima RUU tentang penetapan Perppu 1/2020 tersebut.
"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menolak," ujar Said. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy