jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menagih janji Menteri BUMN Erick Thohir yang menyampaikan kesanggupan menjemput sekitar 700 mahasiswa asal Indonesia di Madinah.
Menurut Prof Zainuddin, ratusan mahasiswa yang bernaung dalam wadah Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI), itu telah memegang visa exit re-entry, namun mereka terkatung-katung menunggu jadwal penerbangan repatriasi ke tanah air.
BACA JUGA: Muncul Akun Erick Thohir for Indonesia, Menteri BUMN: Bisa Langsung Block
"Mereka tidak bisa pulang karena tidak ada jadwal penerbangan dari bandara internasional Prince Mohammad Bin Abdul Aziz Madinah maupun dari bandara internasional King Abdul Aziz Jeddah ke Indonesia," ucap Prof Zainuddin dalam keterangannya, Kamis (11/6).
Dalam kunjungan kerja Satgas Lawan Covid-19 DPR RI ke Kementerian BUMN pada 28 Mei lalu, katanya, Menteri Erick Thohir menyatakan kesanggupannya untuk membantu penyediaan penerbangan repatriasi mahasiswa Indonesia di Madinah tersebut.
BACA JUGA: Menteri BUMN Bagikan 100 Ribu Paket Bantuan dari TelkomGroup
Erick bahkan telah memerintahkan jajarannya mengkaji kesiapan maskapai penerbangan BUMN untuk melakukan penjemputan ke Arab Saudi. Dalam hal ini, Erick meminta Garuda Indonesia menyediakan dua pesawat untuk menjemput mahasiswa tersebut.
"Diharapkan Menteri BUMN Erick Thohir bisa segera merealisasikan kesanggupan menyediakan penerbangan repatriasi, mengingat mereka sudah menunggu lebih dua bulan," kata Prof Zainuddin.
BACA JUGA: Menteri BUMN Erick Sempat Mau Undang Kobe Bryant ke Indonesia
Menurutnya, dari ratusan mahasiswa yang terkatung-katung di Madinah sebagian berasal dari dapilnya, Jatim X Lamongan dan Gresik. Visa exit re-entry yang diberikan untuk pemulangan mahasiswa Indonesia ini merupakan kebijakan Saudi Arabia dalam penanganan Covid 19.
"Pemerintah Saudi Arabia menghendaki mahasiswa pulang, tetapi pemerintah Indonesia terkesan sebaliknya, tidak menghendaki mereka pulang ke tanah air," sambung legislator PAN ini.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menilai pemerintah tidak bisa bersikap demikian. Sebab, para mahasiswa tersebut merupakan warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan.
Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah segera memfasilitasi penyediaan penerbangan repatriasi, supaya ratusan pelajar tersebut tidak makin lama terlunta-lunta di Arab Saudi.
"Mereka sudah gelisah, karena sudah tidak ada aktivitas perkuliahan lagi di sana. Bisa dibayangkan mereka juga harus berpikir mengenai pemenuhan beban living cost," tandas Prof Zainuddin. (fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam