JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kewenangan tambahan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk ikut serta dalam mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menyangkut daerah. Seperti diketahui, MK dalam putusan uji materi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan, menyatakan DPD perlu dilibatkan dalam proses legislasi di DPR.
Ketua DPR RI, Marzuki Alie justru mengapresiasi hal tersebut. Sebab itu adalah amanat konstitusi. "Agar pembahasan RUU yang terkait daerah peran DPD lebih konkrit," ujar Marzuki saat dihubungi, Kamis (28/3).
Selain itu Marzuki mengatakan, DPD bisa mengusulkan RUU inisiatif seperti halnya DPR ataupun pemerintah selama ini. Hanya saja, katanya, usul inisiatif itu hanya untuk RUU yang terkait daerah saja.
DPD, kata dia, juga memiliki peran terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah. Karena itu DPD bisa mendiskusikan soal keuangan tersebut dengan pemerintah. Meski begitu, DPD tidak terlibat secara penuh di Badan Anggaran. "Tidak secara keseluruhan," ucap dia.
Sementara itu Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman mengatakan, dalam UUD 1945 sudah jelas bahwa DPD bisa ikut membahas RUU. Hanya saja, DPD memang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir atas sebuah RUU.
Dia menilai keputusan MK justru mengembalikan kepada amanat konstitusi. "DPR tentu akan menghormatinya karena putusan MK final and binding," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi PAN: Minta SBY Jadi Ketum PD Justru Penghinaan
Redaktur : Tim Redaksi