"Apalagi jumlah fraksi di DPR hanya sembilan, maka bila tudingan Dipo benar, hanya itu-itu saja orangnya. Saya kira ini persoalan sangat simpel, tinggal datang ke KPK buat laporan mengenai dugaan korupsi. Ini untuk menunjukkan bahwa ada kesungguhan untuk implementasi SE (Surat Edaran) 542 dan 592, bukan sekedar isapan jempol belaka," kata Aboebakar, Selasa (13/11).
Seperti diketahui, saat jumpa pers di Komplek Istana Negara, Jakarta, Senin (12/11), Dipo Alam menyebut ada ketua fraksi di DPR yang terlibat dalam korupsi APBN. Ketua fraksi tersebut, kata Dipo, bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR.
Aboebakar mengatakan, apabila Dipo memang ada kesulitan melapor ke KPK, maka dia siap menemani. "Ini perwujudan dukungan kita terhadap upaya pak Dipo dalam mengawal anggaran negara," ujarnya.
Namun, lanjut dia, bila ini hanya sekedar hanya lips service belaka sungguh sangat disayangkan sekali. "Bisa-bisa publik nantinya menduga ini hanya pengalihan isu dari lontaran pak Mahfud (Ketua Mahkamah Konstitusi) soal grasi kemarin. Sama seperti yang saya sampaikan kepada Pak Dahlan, jangan nanggung oleh karenanya nanti jangan sekedar lapor ke BK saja, karena itu bukan lembaga penegak hukum," ungkapnya.
Aboebakar mengaku kasihan bila nanggung-nanggung publik nanti menyimpulkan dua menteri ini sekedar mencari popularitas belaka. "Ini kan tidak baik," tegasnyya.
Dia menegaskan lagi, Penggarongan APBN adalah bentuk dari korupsi. "Itu pelanggaran hukum, maka harus diselesaikan dengan penegakan hukum," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 73.811 Jamaah Haji Sudah Pulang
Redaktur : Tim Redaksi