DPR Tantang Pegawai Pajak Sumpah Pocong

JAKARTA— Kehadiran Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo, di komisi XI DPR RI, seolah menjadi sasaran tembak untuk berbagai kasus pajak yang menghangat akhir-akhir iniBegitu diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang, Melchias Markus Mengkeng untuk mengajukan pertanyaan, hampir semua anggota komisi yang membidangi keuangan dan Perbankan ini mengarah Tjiptardjo bahkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan.

Begitu leluasanya seorang PNS golongan IIIA sekelas Gayus menggelapkan uang rakyat hingga Rp25 miliar sangat menyakiti hati rakyat

BACA JUGA: Telusuri Duit Gayus ke Jaksa

Bahkan arus tidak percaya pada lembaga ini, mencuat di tengah rakyat sampai menggiring pada anti membayar pajakTjiptardjo dan Sri Mulyani pun dinilai sebagai pihak yang paling bertanggungjawab.

"Perlu perbaikan moral pegawai pajak, karena kasus ini membuat rakyat tersakiti

BACA JUGA: Tjiptardjo tak Mau Mundur

Bahkan kalau perlu, saya tantang agar Ditjen Pajak dan seluruh pegawai pajak, untuk lakukan cara lamaLakukan sumpah pocong

BACA JUGA: Menkumham Minta Kementan Bantu Lapas

Nanti isi sumpahnya, tujuh turunan tidak selamatPakai Alquran 30 JuzYang menggelapkan pajak dan bekerja tidak benar, maka di bumi tidak selamat, di laut akan tenggelamKarena saat ini, kepercayaan pada Ditjen pajak sudah di bawah titik nadir," tegas anggota komisi XI, Muladi Darmansyah.

Politisi Partai Hanura inipun menilai, gerakan menolak bayar pajak melalui Facebook, merupakan hal yang mengerikanKarena itu, bila tidak bisa melakukan perbaikan dalam waktu dekat, maka mundurnya Tjiptardjo sebagai Ditjen Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban dinilai sebagai langkah yang bijak.

Sementara itu, anggota DPR lainnya Maysasyak Johan, menyayangkan kasus penggelapan pajak Gayus baru terbongkar ke publik saat Susno Duadji mulai bersuaraIni mengartikan, pengawasan internal Ditjen Pajak selama ini tidak berjalan bahkan dinilai memang tidak pernah bekerja.

"Bagaimana mungkin kasus seperti Gayus ini tidak terdeteksi sejak awalBagaimana instrumen yang dibuat Ditjen pajak selama ini bekerja? Menurut saya, harus segera dilakukan reformasi birokrasi totalJadi bukan hanya 8 langkah saja, karena salahnya sudah lebihKalau Ditjen Pajak berani, harusnya non aktifkan dulu seluruh Direktur pemeriksaan dan banding dari pusat sampai jajarannya di daerahBiar kita bersihkan dulu semuanya," kata Maysasyak.

Sementara anggota Panja Perpajakan dari Partai Golkar Edison Betaubun, dengan lantang mengatakan bahwa terjadinya kasus Gayus adalah tanggungjawab atasan yang memberikan jabatanApalagi bila kasus ini melebar ke nama-nama lainnya, maka Ditjen Pajak dan Menteri Keuangan harus bertanggungjawab penuh.

"Bau menyengat kasus perpajakan sebenarnya sudah lama kita cium jauh sebelum kasus GayusKarena itu Panja pajak beberapa waktu lalu minta data-data sama Ditjen PajakTapi Ditjen Pajak membawa surat Menkeu yang berlandaskan pasal 34 UU Pajak, memberi alasan tidak bisa berikan data yang diminta PanjaMungkin kalau itu diberikan, Panja yang bongkar duluan sebelum SusnoNah, ini ada apa kenapa tidak mau beri data? Publik akan bertanya, apakah menteri keuangan menghalangi membongkar kasus mafia perpajakan?," kata Edison.

Sementara, anggota DPR RI Ecki Awal Mucharam, dengan suara tinggi dan mengaku sangat emosi dengan kasus Gayus dan lalainya Ditjen Pajak, menantang Ditjen Pajak Tjiptardjo untuk dibaiatTerkait tax ratio (pendapatan negara dari pajak) yang selalu rendah bila dibandingkan negara lainnya di AsiaPadahal potensi pajak Indonesia cukup besar.

"Kita harus baiat Ditjen pajak hari ini, bisa tidak tax ratio 16 persen dari Gross domestic product (GDP)Karena dengan potensi yang ada, kita sebenarnya bisa mendapatkan pemasukan sampai Rp 264 triliun dari targetJangan sampai, potensi yang ada justru dimakan oleh markus-markus seperti Gayus yang berkeliaran di Ditjen PajakKalau Ditjen Pajak tidak sanggup, ini membuktikan bahwa memang banyak Gayus yang dilindungi," kata Ecki.

Bahkan Ecki mengusulkan, bila Ditjen pajak tak bisa juga memenuhi peningkatan tax ratio, sementara kasus Gayus tidak dievaluasi secara total melalui reformasi birokrasi, maka mundurnya Tjiptardjo, dinilai cukup layak segera dilakukan." Kalau perlu, pajak kita nanti di outchourching (beri ke swasta) sajaBiar kita anggurkan dulu sementara 15 ribu pegawai Ditjen PajakAsalkan uang rakyat aman dan tidak dimakan markus-markus," katanya.

Karena banyaknya pandangan dewan yang mencuat, rapat Panja perpajakan yang seharusnya berlangsung hingga pukul 16.00 WIB, diputuskan berlanjut hingga pukul 17.00 WIBSementara itu, Tjiptardjo yang menjadi "sasak" gara-gara kasus anak buahnya itu, hanya bisa sesekali menghela nafasBahkan terlihat, beberapa kali Tjiptardjo menggeleng-gelengkan kepala, terlebih lagi saat anggota Panja mengatakan bahwa kasus Gayus adalah kelalaian dari Ditjen Pajak dan Menteri Keuangan.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Susno Harus Bongkar Semua Mafia Pajak