DPR Usul Tol Digratiskan saat Macet

Kamis, 24 Januari 2013 – 17:43 WIB
KARAWANG - Antrean masuk pintu tol pada jam-jam sibuk tak jarang membuat kemacetan lalu lintas di jalan umum. Bahkan di jalan tol yang seharusnya bebas hambatan, juga tak luput dari macet berkepanjangan.

Ketua DPR Marzuki Alie pun ikut mengeluhkan pengguna tol yang sudah membayar tapi masih harus mengalami kemacetan. "Harusnya ada kebijakan yang tidak merugikan konsumen yang sudah membayar tapi tidak mendapatkan jalan bebas hambatan," kata Marzuki di Karawang, Jawa Barat, Kamis (24/1).

Menurutnya, volume kendaraan yang masuk tol harusnya dibatasi. Dengan demikian masyarakat yang membayar tidak dirugikan. "Pintu tol di jam-jam sibuk juga terbukti malah membuat kemacetan," ungkapnya.

Ia mencontohkan langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang pernah ngamuk di pintu tol Senayan I karena lamanya layanan sehingga menggratiskan mobil yang antre masuk tol. "Kalau Dahlan bisa mengratiskan karena pintu tol macet, mengapa negara tidak bisa? Gratiskan tol dalam jam sibuk dan macet, karena masyarakat tidak punya alternatif pilihan jalan yang tidak macet," paparnya.

Marzuki menjelaskan, jalan tol itu harusnya gratis setelah masanya berakhir dan dikembalikan ke negara. Ia menyebut Jalan Tol Jagorawi yang pernah mau digratiskan setelah puluhan tahun dioperasikan. "Tapi sayangnya hal itu dibatalkan pada tahun 1998 kalau tidak salah. Makanya Jagorawi tetap bayar," ujarnya.

Karenanya ia merasa heran karena pengguna tol masih dipaksa membayar saat memasuki ruas tol yang sebenarnya sudah balik modal. "Apalagi jika kita lihat volume kendaraan saat ini. Begitu juga dengan jalan tol dalam kota," paparnya.

Bekas Sekjen Partai Demokrat itu menambahkan, pembangunan Jalan harusnya dengan konsep build, operate and transfer (BOT). Karenanya bila jangka waktu operasionalnya sudah berakhir, maka tol yang dibangun swasta itu dikembalikan kepada negara dan bisa difungsikan sebagai jalan umum biasa. "Jalan Tol Jagorawi yg dibangun tahun 1978, tidak jelas kapan dikembalikan kepada negara, sehingga keuntungan investor berlipat lipat di luar kewajaran," ujarnya.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Garuda Butuh 1.000 Karyawan Baru

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler