jpnn.com - JAKARTA - Rendahnya partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember kemarin, kembali memunculkan wacana revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada).
Wacana ini disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto. Sebab, selain rendahnya partisipasi publik, banyak pasang calon yang mengeluhkan keberadaan UU Pilkada yang terkesan membatasi sosialiasi secara masif.
BACA JUGA: Target Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 2015 Tak Tercapai
"Hasil pantauan banyak keluhan pasangan calon tentang undang-undang (Pilkada), seolah menyandera untuk tidak sosiasli masif dan alat kampanye dibatasi. Ini perlu dievaluasi supaya Pilkada Serentak 2017 partisipasi lebih tinggi. Kalau peraturan itu menghambat segera revisi UU dan seluruh peraturan KPU," kata Yandri di gedung DPR Jakarta, Kamis (10/12).
Dalam waktu dekat, kata Yandri, Komisi II akan segera memanggil Bawaslu dan KPU untuk memberikan laporan dan penjelasan tentang apa yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Karena di sejumlah daerah ada yang jumlah golput lebih tinggi.
BACA JUGA: Galak!!! Ahok Krtik Habis Adiknya yang Keok di Pilkada Beltim
"Ini pemilih tidak tahu atau tidak tertarik dengan pilkada, harus dibedah. Padahal tujuan pilkada untuk melahirkan pemimpin yang baik. Partisipasi pemilih di Serang, Tangerang Selatan, rendah. Ini harus dibenahi," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Pilkada Keerom: KPPS Babak Belur Dipukul Kepala Suku
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berapa Perolehan Suara Miing? Saan Mustopa?
Redaktur : Tim Redaksi