JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Sarifuding Sudding meminta Kapolri Timur Pradopo mengungkap seringnya terjadi perbedaan pandangan antara Kapolri dengan Wakapolri akhir-akhir ini. Kalau itu benar terjadi kata Suding, komunikasi internalnya harus segera dibenahi karena berpengaruh terhadap kinerja institusi.
"Dalam banyak kesempatan, Kapolri selalu membantah tidak ada perbedaan pandangan diinternal pimpinan Polri. Tapi kita bisa merasakan bahwa perbedaan pandangan itu benar adanya," kata Sarifudin Suding, dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, dipimpin Gede Pasek Suardika, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (13/2)
Diingatkannya, perbedaan pandangan memang hal yang lumrah terjadi sebagai proses mengambil keputusan. "Tapi kalau keputusan sudah ada, semua mestinya konsisten dengan putusan itu. Kalau tidak maka akan mempengaruhi kinerja kelembagaan," ujar anggota Fraksi Partai Hanura itu.
Selain itu, Sarifudin Sudding juga menyinggung masalah mekanisme promosi dan mutasi di kepolisian yang mengacu kepada jabatan yang dia nilai tidak tepat. "Mestinya mekanisme promosi dan mutasi itu acuannya yang lebih tepat antara lain kinerja aparatur, jangan hanya jabatan," saran dia.
Bahkan Sudin juga mendesak kepolisian memperkuat kinerjanya pada sektor penanganan kasus korupsi guna mengurangi beban kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kesempatan yang sama, sesuai dengan agenda rapat, Kapolri menjelaskan perkembangan pendidikan di kepolisian, mulai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi termasuk perangkat pendukung lainnya. (fas/jpnn)
"Dalam banyak kesempatan, Kapolri selalu membantah tidak ada perbedaan pandangan diinternal pimpinan Polri. Tapi kita bisa merasakan bahwa perbedaan pandangan itu benar adanya," kata Sarifudin Suding, dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, dipimpin Gede Pasek Suardika, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (13/2)
Diingatkannya, perbedaan pandangan memang hal yang lumrah terjadi sebagai proses mengambil keputusan. "Tapi kalau keputusan sudah ada, semua mestinya konsisten dengan putusan itu. Kalau tidak maka akan mempengaruhi kinerja kelembagaan," ujar anggota Fraksi Partai Hanura itu.
Selain itu, Sarifudin Sudding juga menyinggung masalah mekanisme promosi dan mutasi di kepolisian yang mengacu kepada jabatan yang dia nilai tidak tepat. "Mestinya mekanisme promosi dan mutasi itu acuannya yang lebih tepat antara lain kinerja aparatur, jangan hanya jabatan," saran dia.
Bahkan Sudin juga mendesak kepolisian memperkuat kinerjanya pada sektor penanganan kasus korupsi guna mengurangi beban kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kesempatan yang sama, sesuai dengan agenda rapat, Kapolri menjelaskan perkembangan pendidikan di kepolisian, mulai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi termasuk perangkat pendukung lainnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mentan Janji Transparan Kasus Impor Sapi
Redaktur : Tim Redaksi