jpnn.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan memperbaiki mekanisme pendistribusian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang direncananya mulai dilakukan pada bulan ini.
Sebab berdasarkan aduan di lapangan, masih banyak pendistirbusian yang tidak tepat sasaran.
BACA JUGA: Disdik DKI Segera Bagikan 9 Ribu KJP Baru
"Banyak orang yang punya mobil dua, anaknya itu diberikan KJP. Sementara orang susah, tidak dapat," kata anggota Komisi E HA Nawawi, Selasa (4/7).
Atas dasar itu, ia mendesak Dinas Pendidikan mengawasi ketat pendistribusian KJP di lapangan. Terlebih, jumlah KJP yang akan didistribusikan pada bulan ini mencapai 9.000 kartu.
BACA JUGA: DPRD DKI Dukung BPOM Awasi Peredaran ‘Mi Instan Haram’
"Harus diawasi ketat distribusinya. Karena saya tidak mau KJP itu diberikan kepada orang yang tidak berhak," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya, Ashraf Ali menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan perbaikan KJP dengan menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Pendidikan.
BACA JUGA: Sederhana, Perayaan HUT DKI ke-490 Tanpa Pesta Rakyat
"Kita akan perjuangkan betul agar raperda tersebut bisa selesai tahun ini," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hindari Kesalahan Fatal, Golkar Usul Dewan Cek Kasus Ahok ke PT DKI
Redaktur & Reporter : Adil