jpnn.com - JAKARTA - DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama supaya hasil pertanggungjawaban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2015 lebih baik. DPRD DKI menyinggung mengenai rotasi jabatan yang dilakukan Ahok, sapaan Basuki.
“Terkait dengan rotasi jabatan yang dilakukan saudara Gubernur yang periodesasinya pendek, maka perlu ada standarisasi penilaian terhadap hal tersebut,” kata anggota DPRD DKI Bestari Barus dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (1/10).
BACA JUGA: Slanker... Ahok Nobar Film Slank Nggak Ada Matinya
Bestari mengatakan, standarisasi penilaian itu sebagai parameter dalam melihat kinerja satuan kerja perangkat daerah termasuk landasannya. Selain rotasi jabatan, DPRD DKI juga meminta Ahok menjalankan rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Target-target yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI, sambung dia, harus realistis.
DPRD DKI juga menilai perencanaan belanja pegawai tidak tepat. Sebab, setiap tahun ada estimasi kenaikan hingga 10 persen. Hal itu tidak perlu ada pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian, DPRD berpesan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang menerima penyertaan modal dari Pemprov DKI agar meningkatkan deviden mereka.
BACA JUGA: 16 Perusahaan Sudah Mulai Lakukan PHK
DPRD juga menilai, sistem e-budgeting merupakan salah satu penyebab rendahnya penyerapan. "Bahwa faktor utama penyebab rendahnya penyerapan anggaran di setiap SKPD/UKPD dikarenakan adanya sistem e-budgeting. Sehingga program yang telah direncanakan dengan baik tidak dapat berkalan karena adanya perubahan harga satuan,” ucap Bestari.
Dia menjelaskan, DPRD DKI berharap rendahnya realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 bisa menjadi acuan eksekutif agar bisa lebih baik lagi dalam membuat perencanaan program dan kegiatan. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Apartemen Ini Dijadikan Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Melihat Sejarah Langsung di Monumen Pancasila Sakti
Redaktur : Tim Redaksi