jpnn.com - JAKARTA - Fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta menyampaikan Pemandangan Umum Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Gubernur mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2014. Rata-rata, mereka meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fraksi PDI Perjuangan secara garis besar meminta penjelasan mengenai pengelolaan aset, rendahnya pendapatan dan penyerapan belanja. Namun, mereka menekankan supaya Ahok, sapaan Basuki, bisa memberikan penjelasan terkait pelaksanaan enam rekomendasi BPK.
BACA JUGA: Hhmmm... Guru Honorer yang Berdemo Ternyata Tinggalkan Sampah Berserakan
"Kami apresiasi pertanggungjawaban Gubernur soal laporan keuangan tahun anggaran 2014. Namun, seharusnya laporan tersebut tidak mengabaikan LHP BPK RI. Kami juga meminta penjelasan rendahnya pendapatan dan penyerapan, apakah ada kaitanya dengan mutasi pejabat," kata anggota Fraksi DPRD DKI Manuara Siahaan di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (15/9).
Fraksi Partai Gerindra menyatakan hal yang sama. Bahkan, Gerindra tidak mau memberi pemandangannya mengenai rendahnya pendapatan dan penyerapan anggaran sebab mereka lebih menyoroti LHP BPK secara detail. Salah satunya, potensi kerugian daerah sekitar Rp1,713 triliun dan indikasi kerugian Rp442 miliar
BACA JUGA: 7 PNS Dinas Perindustrian DKI Bakal Dipecat
"Mohon dijelaskan secara rinci dan bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi LHP BPK RI,” ujar Sekretaris Gerindra DPRD DKI Fajar Sidik.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memberikan kritikan terhadap kebijakan Pemprov yang bertolak dengan audit BPK. "Pemprov DKI Jakarta harus menyelesaikan masalah temuan BPK ini secara tuntas, sehingga pengelolaan anggaran di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik,” ucap anggota Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani.
BACA JUGA: Ada Tujuh Nama Anak Buah Ahok yang Layak Dicopot
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) juga menyoroti laporan BPK. Wakil Sekretaris Fraksi PPP, Usman Helmy menyatakan, Ahok harus menyampaikan tanggapan dan melakukan perbaikan atas temuan dan rekomendasi BPK. “Sebelum menyampaikan usul persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,” ujar Usman.
Hingga kini Fraksi PPP belum mendapat hasil tanggapan dan perbaikan yang dilakukan Ahok. "Terutama temuan dan rekomendasi mengenai RS Sumber Waras dan PT Transjakarta serta temuan dan rekomendasi lainnya,” ungkap Usman.
Fraksi Partai Hanura memberikan pandangannya terkait pembelian lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras seluas 3,8 hektar. Anggota Partai Hanura Syarifuddin mengatakan, berdasarkan LPH BPK, pembelian lahan tersebut terindikasi merugikan daerah Rp 191 miliar, objek tanah tidak sesuai nomenklatur atau justru menghadap Jalan Tomang Utara. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok: DKI Tidak Punya Masalah Guru Honorer
Redaktur : Tim Redaksi