jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan penanganan sampah melalui Refused Derived Fuel (RDF) menjadi pilihan terbaik dan paling rasional saat ini.
Menurut dia, program RDF yang difokuskan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menjadi pilihan yang tepat.
BACA JUGA: Tak Mau Melanjutkan Program ITF Warisan Anies, Heru Budi Disebut Tabrak Sejumlah Aturan
"Pada intinya, saya ingin memberikan semangat kepada Pak Heru dan Pak Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas LH untuk bisa melaksanakan kebijakan yang baik, tidak perlu ragu atau takut," ucap Ida dalam keterangannya, Kamis (10/8).
Adapun, Heru sendiri memutuskan untuk tidak melanjutkan program Intermediate Treatment Facility (ITF) yang dicanangkan era Gubernur Anies Baswedan.
BACA JUGA: Panselnas: Pendaftaran CPNS & PPPK 2023 Serentak 17 September, Ini Jadwal Lengkapnya
Ida menjelaskan bahwa untuk ITF Sunter sudah ada pemenang tender pada 2 November 2020 lalu.
Namun, berdasarkan informasi dari PT Jakarta Propertindo dan Dinas Lingkungan Hidip disebutkan bahwa pemenang tender tidak bisa membangun atau memenuhi kesepakatan sesuai tenggat waktu sehingga diputus kontrak.
BACA JUGA: Moeldoko Keok Lagi, MA Tolak PK Sengketa Kepengurusan Partai Demokrat
"Seharusnya itu sudah dilakukan. Saya sebagai Ketua Komisi D berharap Pak Pj Gubernur segera mencabut penugasan PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi, pengelolaan sampah ini biar tetap dilakukan Dinas LH," tuturnya.
Politikus senior PDIP ini menuturkan pihaknya sudah melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang untuk melihat langsung RDF.
RDF bisa mengolah sampah hingga 2.000 ton per hari dan hanya diperlukan subsidi Rp 54 miliar per tahun. Sementara, untuk ITF tipping feenya sekitar Rp 2 triliun per tahun.
"Untuk tipping fee ITF itu mencapai Rp 800.000 per ton dan kontraknya 30 tahun. Kemudian, ada klausul kenaikan tipping fee mulai tahun ketiga itu tujuh sampai sepuluh persen. Belum lagi residu dari ITF ini," kata dia.
Sebelumnya, Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya tidak melanjutkan program ITF karena anggaran yang besar.
“Iya (proyek pengolahan sampah ITF tidak lanjut). Kami kan enggak sanggup ya (anggarannya),” ujar Heru di TPST Bantargebang, Bekasi, Selasa (27/6) lalu.
Menurut Heru, untuk membangun satu ITF membutuhkan investasi bisa lebih dari Rp 5 triliun.
Namun, Pemprov DKI disebut tak bisa memenuhi pembiayaan yang dinilai sangat besar tersebut.
“Pemda DKI bukan tidak mau, semua konsep itu bagus, ITF bagus RDF bagus, tetapi sekali lagi Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee,” kata dia.
Sebagai gantinya, mereka akan membangun dua fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plants di Rorotan dan Pegadungan pada 2024. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi