jpnn.com - JAKARTA - Rencana DPRD DKI membentuk pansus untuk memerhatikan aset yang dimiliki Pemprov ditanggapi dingin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Iya saya dengar ada Pansus Aset. Ya silakan saja, asalkan tidak didomplengi kepentingan-kepentingan lain sih bagus ya," ucap Kepala BPKAD Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta, Jumat (19/6).
BACA JUGA: Ahok Terapkan Sistem Rupiah Per Mil Untuk Angkutan Air
Heru menyatakan, pemeriksaan dan pendataan aset milik DKI tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pasalnya, pendataan aset milik DKI juga berkaitan dengan sejarah.
“Tidak mungkin dia bisa urus satu aset dalam satu hari atau satu bulan, panjang sekali itu penjelasan di balik sebuah aset. Mau berapa tahun baru bisa selesai?" tutur mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
BACA JUGA: Lima Sopir Taksi Uber Berhasil Diringkus
Heru menyatakan, tidak akan mundur apabila ada aset Pemda yang diklaim oleh orang lain. Menurut dia, pihak yang mengklaim harus membuktikan terlebih dahulu di pengadilan.
"Kalau diputuskan milik orang lain saya tidak akan menyerah dan bisa ajukan banding sampai benar-benar terbukti aset itu bukan milik Pemda, karena banyak yang suka mengaku-ngaku," tandas Heru. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Cerita Ahok Perintahkan Ajudan Pungut Sampah di Kompleks Istana
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Beberkan Kesulitan Utama Bangun 54 RPTRA
Redaktur : Tim Redaksi