jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta penting untuk mendongkrak perekonomian Jakarta.
Saat ini, ada 23 perusahaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pangan, transportasi, infrastruktur, properti, perbankan, pariwisata, dan lainnya.
BACA JUGA: Caleg DPRD DKI Farah Mutia Gulirkan Program Konservasi Alam di Jagakarsa
Oleh karena itu, Ismail mengatakan seluruh korporasi itu harus berkolaborasi agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.
"Kayak pangan, leading sectornya memang DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian), tetapi dia mendapat backup dari tiga BUMD, yaitu Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya dan Pasar Jaya,” kata Ismail dalam diskusi Balkoters Talk dengan tema “Peran BUMD dalam Mendongkrak Ekonomi Jakarta”, Senin (14/8).
BACA JUGA: Tingkatkan Profesionalisme, Sarana Jaya Rangkul BUMD Gelar Corporate Secretary Gathering
Dia menegaskan sinergi antarperseoran menjadi suatu kebutuhan yang mutlak. Sebab, kata Ismail, perseoran tidak akan bisa bekerja sendirian tanpa ada dukungan dari perusahaan lain.
Ismail kemudian menyebut delapan dampak positif sinergi BUMD bagi perekonomian Jakarta, yakni peningkatan pendapatan daerah, pengembangan infrastruktur, terciptanya lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, pengembangan industri lokal, investasi dalam inovasi dan teknologi, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Penjabat Gubernur DKI Heru Merombak Direksi dan Komisaris BUMD, Jakarta Barometer Merespons
“Untuk sinergisitas ini, catatannya, dia harus didukung oleh manajemen yang baik, transparan, akuntabel, serta fokus pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan, bukan parsial,” kata Ismail.
Dia menambahkan meskipun kepala daerah di Jakarta berganti-ganti, pembangunan harus tetap berkelanjutan, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026.
“Ini menandakan bahwa tidak boleh lepas dari tema pembangunan yang berkelanjutan,” ucap politikus PKS ini.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menuturkan perseroan menjadi kepanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta.
Food Station merupakan salah satu BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan
Pihaknya berkomitmen menghadirkan pangan terjangkau, tetapi berkualitas premium.
Menurut Pamrihadi, program ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Adapun OPD itu bertindak sebagai pembuat kebijakan, dan BUMD selaku penyuplai kebutuhan pangan.
“BUMD merupakan kepanjangan tangan dari kepala daerah, dalam hal ini mengeksekusi kegiatan-kegiatan dengan mekanisme korporasi,” tambahnya. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi