jpnn.com - KUPANG – Sekretariat DPRD Provinsi NTT dalam tahun anggaran 2015 telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 67,4 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 69,1 miliar atau sebesar 97,49 persen. Realisasi lembaga yang diduduki 65 anggota DPRD itu tercatat sebagai yang paling tinggi untuk kategori SKPD dengan pagu anggaran di atas Rp 50 miliar.
Hal ini berbanding terbalik dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTT dan RSUD Prof.W.Z Yohannes Kupang yang hanya mencapai realisasi 63 persen. RSUD Yohannes hanya menghabiskan dana Rp 150,9 miliar dari pagu Rp 236,2 miliar. Sementara Distanbun baru merealisasi Rp 42,6 miliar dari pagu Rp 67,1 miliar.
BACA JUGA: Pria Yang Hamili ABG Itu Mau Tanggung Jawab, Tapi Dilaporin ke Polisi
Untuk kategori SKPD dengan pagu di atas Rp 20 miliar sampai Rp 50 miliar, Disnakertrans menempati urutan pertama dengan realisasi 86,96 persen dari pagu Rp 22,3 miliar. Sementara Dinas Pertambangan dan Energi berada di urutan paling bawah dengan realisasi 58,73 persen dari pagu sebesar Rp 24,7 miliar.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menempati urutan pertama untuk kategori pagu Rp 10 miliar sampai dengan Rp 20 miliar dengan realisasi 96,17 persen dari pagu Rp 18 miliar. Sementara Biro Keuangan Setda NTT dengan pagu Rp 18,2 miliar baru merealisasi 77,66 persen.
BACA JUGA: Tabrakan Beruntun, Satu Tewas dan Dua Kritis
Khusus kategori SKPD dengan pagu di bawah Rp 10 miliar, Biro Administrasi Pemerintahan (AP) Setda NTT sudah merealisasi 95,26 persen dari pagu Rp 4 miliar. Ironisnya, Biro Humas Setda NTT justeru menempati posisi paling bawah dengan realisasi 58,47 persen dari pagu Rp 7,1 miliar.
Di tingkat nasional, hasil evaluasi Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan, Provinsi NTT berada di peringkat enam di bawah Provinsi Gorontalo, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Gorontalo dengan realisasi 87 persen, sementara NTT mencapai 79 persen. Di sisi lain, realisasi fisik sudah mencapai 95 persen.
BACA JUGA: Tabrakan Beruntun Satu Tewas dan Dua Kritis
Kepala Biro AP, Ferdy Kapitan, mengungkapkan, hasil evaluasi tersebut telah dibahas bersama Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.
Menurut dia, hasil hitung tersebut per 15 Desember. Dan, sejumlah SKPD sudah mengklarifikasi bahwa sebelum akhir tahun, realisasi anggaran akan lebih baik dari data tersebut.
“Penegasan Bapak Gubernur bahwa penyerapan anggaran ini juga tidak sekadar untuk dipertanggungjawabkan secara administrasi tetapi juga bagaimana bisa bermanfaat untuk tujuan menyejahterakan masyarakat,” terang Ferdy seperti dilansir Timor Ekspress (Grup JPNN.com) kemarin.
Meski demikian, Ferdy menambahkan, keterlambatan realisasi juga dipengaruhi adanya tambahan dana Rp 200 miliar lebih dalam APBD Perubahan 2015.
Terkait target dan penerimaan masing-masing SKPD, Ferdy menyebutkan, Distamben melampaui target penerimaan hingga 230,95 persen dari target penerimaan Rp 250 juta. Sementara Dinas Parekraf yang menargetkan penerimaan Rp 400 juta, hanya berhasil merealisasi 32,64 persen sehingga berada di peringkat paling bawah dengan realisasi penerimaan terendah.
“Memang ada SKPD yang realisasi penerimaannya melampaui target jauh sementara ada SKPD yang realisasi rendah. Tetapi Pak Gubernur mengingatkan bahwa kalau realisasi melampaui terlalu jauh, bisa menjadi pertanyaan. Mungkin targetnya terlalu rendah, sehingga perlu dievaluasi lagi targetnya,” terang Ferdy.
Dia mencontohkan retribusi bongkar muat kapal ikan yang selama ini belum digarap. Bahkan menurut dia, jual beli ikan di tengah laut akan merugikan mayarakat. Karena selain tidak membayar retribusi, pemerintah juga sulit mendata potensi ikan yang keluar dari NTT.
Masih menurut dia, pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dari APBN juga masih belum memuaskan.
Dana Dekon untuk Distanbun Rp 400 miliar lebih tapi realisasi hanya Rp 200 miliar lebih atau 52 persen. “Ini kan dalam tanda kutip, kita menyayangkan realisasi ini. Tentu kita berharap bahwa mesti dievaluasi oleh managemen dinas,” ujar Ferdy.
Selain Distanbun, Dinas Parekraf juga baru merealisasi dana Dekon sebesar 32,68 persen, Dina PU baru merealisasi 44,45 persen. Yang paling menonjol, tambah dia adalah Dana Tugas Pembantuan. Untuk RSUD Prof.WZ Yohannes, baru merealisasi 0,35 persen dari dana ratusan miliar rupiah.
Sementara itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang diwawancarai terpisah, Kamis (31/12) mengungkapkan, hasil evaluasi realisasi anggaran 2015 menunjukan ada peningkatan dari tahun 2014 lalu. Meski realisasi keuangan masih 79 persen, namun realisasi fisik sudah mencapai 95 persen.
Ditanya terkait penghargaan bagi instansi yang meraih prestasi terbaik atau hukuman bagi instansi yang mendapat predikat buruk, gubernur mengatakan, apapun hasil kerja pemerintah, semua dinilai oleh rakyat. Sehingga, rakyat yang memberikan penghargaan atau hukuman.
“Kalau realisasi penggunaan anggaran memang bagus, tetapi memang realisasi penerimaan yang masih rendah. Rewardnya dari masyarakat. Yah, terima kasih,” kata gubernur.(cel/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Daerah Ini Larang Pengunjung Datang Tanpa Keahlian
Redaktur : Tim Redaksi