JAKARTA - DPRD DKI Jakarta kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan kenaikan tarif angkutan umum pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan bahwa kenaikan tarif angkutan umum hanya meringankan beban pengusaha dan menambah beban masyarakat.
"Pengusaha kan duitnya banyak, rakyat gak ada gitu lho, yang paling penting itu. Masak tega sih, BBM naik, sembako naik, mau puasa, mau lebaran mau tahun ajaran baru," kata pria yang biasa disapa Sani ini saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/7).
Menurut Sani, tarif angkutan umum boleh naik asalkan ada kompensasi bagi masyarakat. Ia meminta agar ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Misalnya, supir angkutan umum tidak lagi berkendara dengan ugal-ugalan dan tidak menunggu penumpang (ngetem) terlalu lama.
Selain itu, keamanan penumpang dalam angkutan umum juga harus ditingkatkan. Sani menegaskan, harus ada jaminan agar pelecehan seksual terhadap perempuan di dalam angkutan umum tidak terulang kembali.
"Ingin minta kenaikan segera tapi rakyat kita nggak diurusi. Nah, itu tugas Dishub (Dinas Perhubungan), DPRD cuma minta mana hak penumpang, jangan cuma tarif doang," tegasnya.
Legislator dari Fraksi PKS itu pun menanggapi dengan santai kenaikan tarif secara sepihak yang telah dilakukan para pengusaha angkutan umum. Menurutnya, kenaikan tarif sepihak itu bukanlah urusan DPRD DKI.
"Ya itu urusannya Dishub dong. Katanya mereka mau segera, ya tinggal bolanya ada di sana," pungkas politikus PKS itu.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Menteri Hadiri Dua Pengajian di Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi