Karena kepastian akurasi data DPS sangat diperlukan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) terutama dalam menentukan jumlah lembar kertas suara yang akan dicetak.
Namun kenyataannya DPS yang telah diumumkan KPU sejak 11 Juli lalu dan memberi kesempatan pada masyarakat hingga 24 Juli untuk memberi masukan, menurut Endang masih ditemukan banyak permasalahan.
Salah satu contoh sebagaimana temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) beberapa waktu lalu. Disebutkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di beberapa kelurahan di DKI Jakarta belum mengumumkan data DPS yang ada.
“Kalau DPS masih bermasalah kita khawatirkan nanti DPT-nya juga dapat bermasalah. Jadi akan terulang lagi seperti pada Pemilu 2009,” ujarnya dalam sebuah diskusi di gedung KPU Jakarta, Jumat (19/7).
Untuk itu di sisa waktu yang ada KPU menurut Endang perlu melakukan sejumlah langkah terobosan. Tidak hanya bersifat pasif menunggu respon dari pemilih. Karena kondisinya saat ini tidak sedikit masyarakat yang enggan mengecek baik dengan mendatangi kantor kelurahan maupun secara online apakah namanya telah masuk ke dalam DPS.
“Golput (Golongan putih atau tidak memilih) administratif itu penting dihilangkan. Karena manipulasi suara juga bisa dilakukan ketika DPT tidak valid. Kalau mau jurdil (jujur dan adil) itu DPT harus adil,” katanya.
Selain memastikan keakuratan DPS dan DPT nantinya, KPU menurut Endang juga perlu mengawasi betul kertas suara pemilih nantinya. Mulai dari pencetakan, peredarannnya maupun pada saat pemilihan dilakukan.
“Harus dapat dipastikan dan disamakan antara sisa surat suara dengan DPT yang ada. Jadi perlu ada sistem yang mengatur hal tersebut denga baik sehingga tindakan-tindakan kecurangan yang dapat saja timbul, benar-benar diminimalisir,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Caleg tak Punya Basis Massa, Politik Uang Merajalela
Redaktur : Tim Redaksi