Dua Alasan BNPB Tolak Erupsi Sinabung jadi Bencana Nasional

Jumat, 05 Juni 2015 – 06:15 WIB
Erupsi Gunung Sinabung. Foto: Sumut Pos/dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Harapan sejumlah pihak agar erupsi Gunung Sinabung yang berkelanjutan ditetapkan sebagai bencana nasional, masih sulit terwujud. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beranggapan, yang terpenting saat ini penanganan pengungsi sudah berjalan bagus, jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto bahkan menyanjung Pemkab Karo dan Pemprov Sumut, yang kali ini dinilai cukup sigap mengatasi persoalan di lapangan.

BACA JUGA: Undangan Merah Gibran-Selvi, Kartunya Warna-warni

"Saat ini Pemkab Karo sangat care dengan persoalan-persoalan Sinabung dan terhadap masyarakat pengungsi. Penanganannya jauh lebih baik. Saya bangga. Ada perbaikan manajemen bencana yang luar biasa. Ini sangat berarti," ujar Tri Budiarto kepada JPNN kemarin (4/6).

Ditanya mengenai desakan agar Sinabung jadi bencana nasional, yang bukan hanya datang dari sejumlah anggota DPR tapi juga dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Tri mengatakan, status bencana nasional belum perlu. Dua hal menjadi alasannya.

BACA JUGA: Warga Solo Ingin Gibran-Selvi Dikirab, mengapa?

Pertama, menurut Tri, roda pemerintahan Pemprov Sumut dan Pemkab Karo masih berjalan secara normal. "Pemprov Sumut masih hidup dan aktif, Pemkab Karo masih hidup dan aktif. Tidak ada persoalan. Karena itu, tak cukup alasan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional," terangnya.

Kedua, lanjutnya, dengan statusnya yang sekarang, bukan sebagai bencana nasional, potensi-potensi nasional sudah hadir untuk memberikan bantuan. "Fungsi-fungsi pemda tetap terdepan. Bupatinya ada dan hadir. Ini penting," ujarnya lagi.

BACA JUGA: Daftar Balon Bupati di Gerindra Harus Bayar, Pengin Tahu Berapa?

Tapi, bukankah jika ditetapkan sebagai bencana nasional anggaran yang tersedia akan lebih besar? Tri mengatakan, masalah anggaran penanganan Sinabung hingga saat ini tidak ada masalah. "Sejak November 2013 anggaran juga sudah ada. Tolong hindari perdebatan soal anggaran. Yang penting bagaimana manajemen penanganan bencana dan saat ini sudah jauh lebih baik," urai Tri.

Diberitakan sebelumnya, desakan agar Sinabung berstatus bencana nasional disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan juga anggota DPR dari Fraksi Golkar, Anton Sihombing. Alasannya, dengan berstatus bencana nasional, dipastikan ada anggaran dari APBN. Ketersediaan anggaran dianggap penting, karena kata Fahri, sejumlah ahli vulkanologi mengaku tidak tahu pasti kapan berakhirnya bencana itu.

Sedang Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan, minimnya korban jiwa bukan menjadi satu-satunya alasan untuk tidak menetapkan Sinabung menjadi bencana nasional. Menurutnya masifnya dampak erupsi membutuhkan penanganan lebih besar dan terkoordinir.

Sementara, sebagai bagian dari penanganan pasca Sinabung naik status menjadi Awas, Tri menjelaskan, sejak Rabu (3/6) pagi sudah diungsikan warga sekitar Sinabung ke empat posko pengungsian. Yakni di pendopo rumah bupati, Gereja Paroki, gedung KNPI.

"Satunya lagi saya lupa. Yang pasti ada empat posko pengungsian dan berjalan lancar, masyarakat sudah paham dengan perilaku Gunung Sinabung," ujar Tri Budiarto. (sam/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Heboh! Janda Tewas di Kontrakan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler