Dua Hikmah Jika Prabowo - Jokowi Hadir di Sidang Perdana MK

Senin, 10 Juni 2019 – 19:35 WIB
Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Emrus Sihombing menyarankan Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, hadir langsung pada sidang perdana PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat 14 Juni 2019.

"Bila kedua paslon ini benar-benar hadir, ada dua hal positif bagi negeri ini yang bisa dipetik," kata Emrus, Senin (10/6).

BACA JUGA: BW Sebut Pelanggaran Kiai Maruf Bisa Berbuntut 01 Didiskualifikasi

Pertama, kata Emrus, hal itu akan mampu menurunkan suhu politik. Dia membayangkan, sebelum persidangan formal dimulai, kedua paslon sudah hadir lebih awal di ruang sidang.

Mereka saling menyapa, berjabat tangan, berpeluk hangat, memberi senyum, dan sesekali melontarkan candaan negarawan yang disertai lepas tawa dengan gaya khas masing-masing.

BACA JUGA: Bambang Widjojanto Klaim Pegang Bukti Kiai Maruf Melanggar UU Pemilu

Baca: Suami Ungkap Kondisi Terkini Dewi Perssik

"Saat itu pula, Ketua MK Anwar Usman, turun dari kursi pimpinaan sidang menemui mereka untuk menyapa, menyalam dan memeluk kedua capres serta cawapres, sembari mengucapkan selamat datang di “rumah” MK kita," ungkapnya.

BACA JUGA: Alasan MK Lebih Prioritaskan Selesaikan Sengketa Pilpres

Dia melanjutkan, Anwar Usman berdiri di antara Jokowi dan Parbowo. Saat itu, mereka berbincang ringan, lucu dan menarik, yang sama sekali tidak terkait dengan perselisihan hasil pemilu. "Indahnya demokrasi, Ini bisa menjadi embrio lahirnya “model memokrasi ke-Indonesia-an” kita ke depan," paparnya.

Setting pertemuan semacam ini, lebih natural daripada melalui mediasi yang dijejeki oleh seorang tokoh. Apalagi tokoh tersebut sama sekali tidak “setara” dengan posisi sebagai paslon pilpres.

"Sebagai seorang komunikolog Indonesia, saya berpendapat bahwa pertemuan dalam setting natural jauh lebih efektif daripada pertemuan rekayasa (dirancang) oleh pihak ketiga," paparnya.

Sebagai lambang non-verbal, peristiwa ini sangat mengandung nilai berita bagi media massa untuk diberitakan secara luas. Sebab, itu merupakan pertemuan para elite dari kedua kubu kekuatan politik yang sempat diwarnai persaingan yang menghangat dalam kampanye dan pasca pemungutan suara Pilpres 2019.

Peliputan peristiwa oleh seluruh media massa maupun yang disampaikan secara kreatif melalui berbagai jenis sosial media, mempunyai dampak bagi seluruh masyarakat Indoensia.

Baca: Raffi Ahmad Beri THR ke Orang Tua Mendiang Olga Syahputra

Publik akan memberi penilaian yang positif bagi pemimpin elite bangsa ini, utamanya kepada kedua paslon bahwa mereka menunjukkan kenegarawanan dan persahabatan yang tidak lengkang oleh hanya karena persaingan politik lima tahunan.

"Lambang non-verbal semacam ini mempunyai makna sangat mendalam dan melekat lebih parmanen di hati dan peta kognisi masyarakat luas," jelasnya.

Lagi pula pascapemungutan suara, Jokowi maupun Probowo sebagaimana mereka wacanakan di ruang publik sudah memberikan sinyal kuat untuk ingin saling bertemu.

Karena itu, Emrus menyarankan kepada kedua negarawan ini agar memanfaatkan momentum sesaat sebelum sidang perdana di MK sebagai ajang komunikasi silaturahmi yang melampaui kepentingan politik pragmatis, ekonomi dan sebagainya.

Baca: Suami Ungkap Kondisi Terkini Dewi Perssik

"Publik menunggu. Pertemuan tidak perlu ditunda hingga keputusan MK. Sebab, perdebatan di MK sangat substansial, filosofis, akademis, normatif, dan keputusan mengikat para pihak dan final. Di MK sudah tidak ada lagi perdebatan politik prakmatis," paparnya.

Kedua, lanjut Emrus memberikan pendidikan hukum bagi masyaraka. Di satu sisi, penyelesaian PHPU melalui MK, menunjukkan kedesawaan politik bagi para pihak bila ada fakta yang diduga tidak sesuai dengan peraturan dan hukum.

Di sisi lain, masyarakat menilai ketaatan hukum bagi para elite, pemimpin dan calon pemimpin negeri ini. Konsekuensinya, masyarakat pun menjadi taat hukum karena ada role model yang menjadi panutan.

"Perilaku pelanggaran hukum karena kesewenangan akan bisa ditekan seminimal mungkin," tuntas direktur eksekutif
EmrusCorner, itu. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi V DPR Segera Rapat dengan Menhub, Nih Agendanya


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler