jpnn.com - JAKARTA - Pimpinan komisi VII DPR geram terhadap Kementrian Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dibawah pimpinan Sudirman Said yang sudah dua kali mangkir diundang Rapat Kerja (Raker) bersama. Berbagai alasan yang dinilai tidak masuk akal digunakan.
Wakil Ketua Komisi VII Fraksi Partai Demokrat, Ir. Mulyadi meminta Menteri ESDM bisa menghormati dan bekerjasama dengan lembaga DPR. Seharusnya sebagai pembantu Presiden, Menteri ESDM sebagai pilar utama pemerintahan siap menjelaskan kepada DPR soal kenaikan harga BBM tersebut.
BACA JUGA: Yuddy Wajibkan Instansi Layanan Publik Sediakan Tempat Penitipan Anak
"Kita tidak habis pikir sudah dua kali Menteri ESDM mangkir dari undangan raker. Seakan-akan menteri dan Presiden tidak mengerti bahwa raker tersebut sangat ditunggu-tunggu rakyat. Kalau tidak berani sama saja banci, raker ini kan membahas kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat," tegas Mulyadi.
Menurutnya masyarakat ingin mengetahui apa alasan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM disaat harga minyak mentah dunia merosot secara tajam, sehingga negara-negara lain menurunkan harga minyaknya, bukan menaikkan seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Kemenlu Koordinasi Soal TKI ABK di Kapal Korsel yang Tenggelam
"Disisi lain impor minyak dari Angola yang kita lakukan menjadi isu hangat. Ini harus ada penjelasan. Disinilah peranan Komisi VII sebagai mitra kerja Menteri ESDM untuk mengetahui alasan kenaikan BBM tersebut," tegas mantan Wakil Ketua Komisi V ini.
Mulyadi juga menilai bahwa penjelasan pemerintah soal kenaikan BBM selama ini dianggap normatif. Untuk itu DPR berkewajiban meminta penjelasan kepada pemerintah secara detail dengan argumen yang bisa diterima akal sehat.
BACA JUGA: Tim Formatur Bantah Pembentukan Kabinet Ical Diwarnai Money Politic
"Kita butuh penjelasan yang komprehensif dari Menteri ESDM. Menurut perhitungan kami degan harga premium Rp 8.500 seperti saat ini sudah tidak ada subsidi lagi. Masyarakat miskin dan hampir miskin sudah tidak disubsidi lagi dengan harga tersebut, ini salah satu yang mau kita tanya sama Menteri ESDM," katanya.
Secara politik, Mulyadi juga menilai alasan pemerintah tidak mau menghadiri undangan DPR sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sebab, 6 fraksi dari 10 fraksi ada di DPR sudah menyerahkan nama anggota ke komisi VII.
"Jadi ketidakhadiran Menteri ESDM mencederai sistem ketatanegaraan kita. Ngapain juga Jokowi punya menteri sebagai pembantu tapi menjelaskan kepada DPR tidak berani datang. Bila sekali lagi tidak hadir maka dapat dipanggil paksa," tandas politisi asal Sumatera Barat. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Larangan PNS Rapat di Hotel Dilanggar, Ini Reaksi Yuddy
Redaktur : Tim Redaksi