jpnn.com - NUSA DUA - Struktur kepengurusan baru di Golkar hasil Musyawarah Nasional (munas) IX di Bali, langsung memunculkan ketidakpuasan di antara kader. Salah satu penyebabnya adalah karena kader-kader Gokar yang diangap berprestasi dan mau bekerja justru tidak dimasukkan dalam kepengurusan di DPP.
Kepengurusan DPP Golkar periode 2014-2019 itu dihasilkan oleh tim formatur bentukan Munas IX yang dipimpin langsung oleh Aburizal Bakrie. Menurut Wakil Ketua Umum Golkar, Theo L Sambuaga, ada ribuan nama kader yang diusulkan agar masuk ke kepengurusan partainya namun belum terakomodir.
BACA JUGA: Larangan PNS Rapat di Hotel Dilanggar, Ini Reaksi Yuddy
Hal itu menurutnya tak terlepas dari perampingan kepengurusan yang dilakukan dibanding periode sebelumnya hasil munas di Pekanbaru yang menampung 368 nama di struktur DPP. Sementara pada Munas IX yang digelar di Bali, struktur DPP dirampingkan menjadi 199 nama.
”Kader kita banyak yang memang sudah kompeten dan wajar duduk di kepengurusan pusat. Ada ribuan yang mendaftar, jadi bukan mudah untuk menyusun kepengurusan ini. Banyak antusiasme dan harus diseleksi agar kerja partai efisien dan efektif," kata Theo, di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (4/12).
BACA JUGA: Johan Bantah Tudingan soal Pimpinan KPK Tak Solid
Sempat beredar kabar adanya upaya mengganjal kader-kader muda Golkar yang sebenarnya punya prestasi moncer sehingga tidak masuk struktur DPD. Misalnya, I Ketut Sudikerta dan Mahyudin. Bahkan, sempat muncul isu penyusunan kepengurusan oleh Tim Formatur turut diwarnai money politic. Namun, isu itu ditepis anggota tim formatur, Harbiah Salahuddin.
"Saya kira tak ada (politik uang). Forum seperti ini memang banyak isu mendiskreditkan. Saya bersaksi, politik uang itu tak ada. Itu tuduhan macam-macam dan tak berdasar," kata Harbiah dengan mimik terperanjat saat ditemui usai penutupan munas di Nusa Dua, Bali.
BACA JUGA: Jokowi Ingatkan Lapindo Tuntaskan Hutang Tahun Depan
Ia juga menepis adanya pengganjalan. "Tidak ada pengganjalan. Kita memang ada dinamika. Kalau ada yang bongkar pasang, itu supaya pas saja," tandanya.
Sementara Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid menegaskan bahwa kepengurusan baru partainya yang diumumkan di Munas IX di Bali itu masih perlu disempurnakan. Karenanya, katanya, kepengurusan Golkar akan ditambah lagi.
"Formatur di Bali baru mengurus pengurus harian. Akan disempurnakan lagi. Nanti diumumkan lagi setelah lebih lengkap," kata Nurdin yang juga anggota tim formatur itu.
Nurdin mengakui, penyusunan kepengurusan DPP Golkar memang diwarnai banyak perdebatan di antara anggota tim formatur. Namun, Nurdin menegaskan prosesnya berlangsung demokratis. "Pastinya akan diputuskan tetap demokratis. Tunggu saja," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Yakini JK Tak Akan Akui Munas Tandingan
Redaktur : Tim Redaksi