jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR M Ali Tahir menduga ada pelanggaran prosedur di kamar operasi ketika pasien diambil tindakan di RS Siloam Karawaci. Gara-gara hal itu, dua pasien meninggal setelah disuntik anestesi. Dia juga mempertanyakan asal obat yang dipakai RS tersebut.
"Kenapa kok biasanya 4 ml tiba-tiba jadi 5 ml. Kan persoalannya di situ, datang darimana?," kata M Ali, Kamis (19/2).
BACA JUGA: Warga Tionghoa Ini Mudik Imleknya ke Padang
Dalam RDP Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, BPOM, PT Kable Farma selaku produsen dan pihak RS Siloam, produsen tidak memasok obat tersebut untuk takaran 5 ml. Sementara pihak RS juga belum bisa menjelaskan.
"Jadi pertanyaannya siapa yang mensuplai saat proses di kamar operasi dan anastesi?" terang Ali.
BACA JUGA: JK: Kalau Ada Kriminalnya, Hukum Harus Jalan
Karena itu, Komisi IX DPR akan mendalami dugaan terjadinya malpraktik di RS Siloam Karawaci. Selain itu, Kemenkes harus menelusuri prosedur penanganan pasien di RS tersebut agar kejadian serupa tidak terulang dan merugikan masyarakat.
"Banyak rumah sakit yang mengatasnamakan internasional, tetapi praktiknya juga penanganannya tidak maksimal. Jangan sampai ada malpraktik karena itu merugikan pasien dan masyarakat," jelas politisi PAN ini.
BACA JUGA: Komjen BH Tak Akan Mulus di Tengah Head to Head Jokowi Vs DPR
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi IX DPR lainnya, Abidin Fikri mengatakan, produsen obat Kalbe Farma hanya memproduksi Buvanest 0,5 persen Heavy 4 ml. Sementara, yang dipakai RS Siloam untuk kedua pasien meninggal obat sejenis ukuran 5 ml dengan jumlah 4 ampul.
Hal ini menurutnya menimbulkan tanda tanya tersendiri dari mana pihak RS mendapat suplai obat tersebut. "Yang harus diinvestigasi, itu darimana?" ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menduga kesalahan terjadi di RS tersebut. Yakni, ada prosedur yang kurang ketat dalam penanganan pasien. "Apalagi, menurut penjelasan Dirut RS Siloam, pasien mengalami kejang-kejang setelah operasi selesai dilakukan, ketika ingin disadarkan dari pembiusan," tegas Abidin. (Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Dapat Kompensasi, BG Dipertimbangkan Jadi Menteri
Redaktur : Tim Redaksi