Kegagalan serupa, menurut Margarito juga bakal terulang pada pemilu presiden 2014 mendatang yang ditandai dengan penyusunan undang-undang Pemilu Presiden yang sangat kental dengan kepentingan partai politik itu sendiri dan mengabaikan kebutuhan bangsa ini terhadap kepemimpinan yang benar-benar mementingkan rakyat, bangsa dan negara ini.
"Indikasinya jelas. Undang-undang yang DPR buat hanya berorientasi untuk meloloskan calon presidennya masing-masing. Soal kepemimpinan bagaimana yang diperlukan oleh bangsa dan negara ini tidak pernah jadi landasan berpikir DPR," kata Margarito Kamis, di press room DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Kamis (12/7).
Dua kali pemilu presiden terakhir lanjut dia, hanya menghasilkan pemerintahan yang berfungsi sebagai "jongos" asing. "Papua kacau dan Kalimantan amburadul karena sumberdaya alamnya dikuras asing, bukti bahwa pemerintah jadi "jongos" asing," imbuh Margarito.
Lebih lanjut dia mengkritisi jargon sejumlah bakal calon presiden yang mengklaim pihaknya adalah pemberani dan tidak ragu-ragu sebagai kekecewaan pulik terhadap karakter kepemimpinan bangsa saat ini.
"Masalah presiden bukan hanya soal berani atau tidak berani. Bangsa ini butuh seorang pemimpin yang punya karakter kebangsaan dan berkewajiban mengangkat harkat dan martabat bangsanya," tegas Margarito Kamis.
Pemerintahan yang baik dalam perspektif demokrasi dan ketata-negaraan kata dia adalah pemerintahan yang bersinergi dengan rakyatnya sendiri. Untuk itu, partai politik sangat menentukan mengedukasi masyarakat dalam memilih pimpinannya.
"Sebaliknya Pemerintahan yang lebih mengutamakan kerjasama dengan asing merupakan kegagalan partai politik dalam melahirkan pemimpin bangsa," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mangkir, Syarif Hidayat Kembali Diperiksa KPK
Redaktur : Tim Redaksi