Dua Tahun Jokowi-JK, Inilah Catatan Papa Novanto

Kamis, 20 Oktober 2016 – 12:40 WIB
Ketua Umum Golkar Setya Novanto (berpeci) bersama seniornya, Akbar Tanjung saat berziarah di makam Ali Moertopo di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/10). Foto: Tri Mujoko Bayuaji/Jawa Pos

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memiliki catatan tersendiri pada dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dalam catatan Novanto, kebijakan poros maritim masih belum terasa karena para nelayan penangkap ikan maalah merasa semakin menderita.

Catatan itu disampaikan Novanto di sela-sela ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Kamis (20/10). Setnov -sapaan akrabnya- menuturkan, beberapa waktu dirinya bersama istri dan sejumlah pengurus DPP Golkar menghadiri Festival Pesona Meti Kei di Pantai Pasir Panjang, Maluku.

BACA JUGA: Bang Otto Sebut JPU Bikin Blunder soal Foto Jessica di Polda

Dalam kesempatan itu Setnov bertemu dengan nelayan yang menyampaikan aspirasi mereka yang keberatan dengan kebijakan pemerintah soal moratorium izin bagi kapal penangkap ikan di atas 30 gross tonage (GT). Kebijakan itu telah mengurangi pendapatan nelayan setempat.

”Mereka curhat banyak kapal yang menganggur. Akibatnya, produksi ikan yang biasa mencapai 1,5 juta ton per tahun, kini hanya 500 ribu ton per tahun,” kata Novanto.

BACA JUGA: Ha Ha Ha... Roy Suryo Sebut Bang Ruhut Berlian KW

Bekas ketua DPR yang lengser dari jabatannya karena kasus Papa Minta Saham itu menambahkan, Maluku selama ini dikenal sebagai eksportir ikan. Negara seperti Amerika Serikat juga membutuhkan impor ikan dari Maluku.

Dengan merosotnya perolehan ikan itu, otomatis nilai ekspor Maluku ke AS juga ikut terjun.  ”Saya berjanji akan berbicara langsung kepada pihak-pihak terkait terutama Menteri Koordinator Bidang  Kemaritiman RI. Ini tidak lepas dari tugas kita mengawasi bersama agar pemerintah bisa menjalankan tugas dengan baik,” kata Novanto.

BACA JUGA: KPK Periksa Gamawan Fauzi Lagi

Di bidang ekonomi, Novanto mencatat adanya pasang surut perekonomian selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Di awal pemerintahan Jokowi-JK, perekonomian mengalami masa sulit akibat turunnya pemasukan negara, ditambah dengan nilai tukar rupiah yang anjlok.

Pada tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK, situasinya hampir sama. Namun, pemerintah mampu memperbaikinya dengan menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD).

Selain itu, pemerintah juga memperoleh pemasukan tambahan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. ”Di saat neraca keuangan menurun, tax amnesty memberikan masukan kepada negara,” kata mantan Ketua DPR itu.

Namun demikian Novanto memberi apresiasi atas kinerja pemerintah terkait program pembangunan infrastruktur. Menurut dia, pembangunan infrastruktur bisa langsung menyentuh kebutughan rakyat, apalagi hal itu dilakukan di seluruh daerah di tanah air.

Novanto berharap pembangunan infrastruktur bisa selesai secepatnya. Dengan demikian seluruh daerah di Indonesia bisa terhubung untuk memudahkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan antar-daerah.

”Artinya program pembangunan khususnya infrastruktur di darat, air dan udara serta infrastruktur lainnya seperti listrik yang menggunakan uang rakyat, sudah tidak lagi Jawa sentris karena pembangunan tersebut menyebar di seluruh daerah,” ujarnya.(bay/jpg)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruhut Mau Mundur dari DPR, Elite Demokrat Langsung Senang


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler