jpnn.com - JAKARTA--Presiden Joko Widodo mengumpulkan gubernur se-Indonesia di Istana Negara bertepatan dengan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya.
Dalam pertemuan itu, Jokowi, sapaan Presiden, kembali menegaskan soal pemberantasan pungutan liar.
BACA JUGA: Ruhut Dinilai Hanya Urus yang Panas Saja
Dia mengaku mendapat keluhan sudah terjadi puluhan ribu pungli di Indonesia.
Baik dengan nilai kecil Rp10 ribu, Rp50 ribu, Rp100 ribu, bahkan ada yang urusan hingga pungli jutaan rupiah.
BACA JUGA: Jokowi Terbukti Mumpuni, KIH Vs KMP Tak Berseteru Lagi
“Melihat keluhan dan informasi yang diberikan kepada saya, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan Rp10 ribu tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan dicegat, dimintai pungutan,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10).
Presiden mengingatkan, masalah pungli itu pada akhirnya akan menimbulkan masalah ekonomi.
BACA JUGA: KPK Isyaratkan Garap Papa Novanto di Kasus e-KTP
Yaitu biaya tinggi yang berdampak pada menurunkan daya saing ekonomi Indonesia.
Diakui Presiden, bahwa pungli ini sudah bertahun-tahun, dan sudah dianggap sebuah hal yang normal, biasa, serta bangsa Indonesia permisif terhadap pungli itu.
Karena itu dia mengajak para gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan langkah-langkah konkret di daerah dalam rangka pemberantasan pungutan liar.
“Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan izin-izin, tidak hanya urusan yang ada di jalan raya, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan di pelabuhan, di kantor, di instansi, bahkan di rumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama-sama untuk mulai kurangi dan mulai hilangkan,” tegas Jokowi. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Capaian Positif Kinerja Jokowi Ini Jadi Kebanggaan PDIP
Redaktur : Tim Redaksi