jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PAN di DPR meminta penjelasan resmi dan terbuka dari Kementerian Agama terkait pembatalan pemberangkatan jemaah calon haji.
Hal itu sebagai respons terkait surat dari Kedutaan Saudi Arabia berkaitan dengan pembatalan pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia 2021.
BACA JUGA: Gus Yaqut: Saya Tahu Ini Keputusan Pahit, Tetapi Terbaik untuk Calon Jemaah
"Pasalnya, pagi ini kami menerima copy-an surat kedutaan Saudi Arabia yang tersebar luas di media sosial yang nadanya menyangkal beberapa informasi yang beredar di media dan masyarakat," kata Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Jumat (4/6).
Saleh menjelaskan dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut, Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia Essam bin Ahmed bin Abid Althaqafi menjelaskan bahwa sampai saat ini otoritas setempat belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
BACA JUGA: Calon Haji 2021 Batal Berangkat, Umrah Bagaimana? Begini Kata Kiai Maman
Menurut dia, hal itu berlaku bukan hanya untuk Indonesia, tetapi bagi seluruh negara lain di dunia.
"Semestinya, dari awal Kementerian Agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi," jelasnya.
BACA JUGA: Inilah Konsekuensi Bagi PAN Setelah Ditinggal Amien Rais
Saleh menambahkan dengan pembatalan sepihak yang dilakukan Kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi, akan menimbulkan polemik dan juga memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat.
"Dari surat yang beredar tersebut, ada pesan bahwa sesungguhnya pihak Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia," kata ketua DPP PAN itu.
Atas dasar itu, Saleh berujar wajar apabila Fraksi PAN menanyakan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam mengupayakan terlaksananya pemberangkatan jemaah calon haji tahun 2021.
Sebab, lanjut dia, sebelumnya beredar informasi bahwa jemaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan karena persoalan vaksinasi. Yang mana vaksin yang dipakai jamaah calon haji Indonesia belum terdaftar dalam list WHO.
"Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di list-nya WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan," papar Saleh.
Legislator dari Daerah Pemilihan II Sumatera Utara itu menambahkan persoalan pemberangkatan haji ini dinilai akan menjadi isu krusial.
Sebab, ini tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan calon jemaah haji.
"Artinya, antrean akan makin panjang dan tanpa kejelasan kapan mereka akan bisa diberangkatkan," ujarnya.
Lantas Saleh menanyakan, "Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan, tidak ada, kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?"
Lebih jauh Saleh mengatakan Indonesia dinilai sangat tertinggal dalam melakukan diplomasi haji dengan Saudi. Dari berita yang beredar, katanya, Pemerintah Malaysia malah justru sudah bertemu dengan putra mahkota Kerajaan Saudi.
"Dari pertemuan itu, Kerajaan Malaysia dijanjikan akan menerima tambahan kuota sebanyak 10.000," jelasnya.
Dalam konteks ini, Saleh menambahkan Kemenag diminta untuk memberikan penjelasan terkait surat duta besar Saudi Arabia untuk Indonesia tersebut.
Lebih jauh dari itu, kata Saleh, Kemenag diminta untuk melakukan negosiasi langsung terkait rencana pemberangkatan jemaah haji.
Harapannya, kata Saleh, tahun ini Indonesia tetap bisa memberangkatkan calon jemaah haji, walupun dengan jumlah kuota yang dikurangi.
"Kemarin, kan, Kementerian Agama membatalkan keseluruhan," jelasnya.
Semestinya, lanjut Saleh, pemerintah tetap membuka peluang untuk memberangkatkan jemaah.
"Minimal, jamaah haji plus dengan pelayanan berbasis protokol kesehatan," ungkap mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy