jpnn.com, JAKARTA - Karo Analis Badan Intelijen Kemanan Polri Brigjen Achmad Kartiko beberapa waktu lalu mengungkap adanya dugaan penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua sebesar Rp1,8 triliun.
Modus penyalahgunaan dana Otsus diduga dilakukan lewat penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum,.
BACA JUGA: KSB di Papua Serang Pemerintah dengan Kampanye Propaganda
Ali Kabiay Wanggai selaku ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua merasa prihatin atas terjadinya dugaan penyelewengan dana otsus.
Dikatakan, pemerintah pusat memberikan Otsus untuk mendorong percepatan pembangunan di empat sektor di Provinsi Papua, seperti infrasttruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
BACA JUGA: KKB Klaim Tembak Mati 5 Anggota TNI, Mayjen Ignatius Bereaksi Begini, Tegas
Namun, dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah Papua.
"Jika digunakan dengan baik, saya yakin Papua akan maju dan sejahtera,”ujar Ali, dalam webinar Membongkar Korupsi Otsus Papua, Rabu (24/3).
BACA JUGA: Waduh, Ada Senjata Tajam di Mobil Pengacara Habib Rizieq
Dia mengibaratkan pemerintah pusat telah memberikan motor dengan kapasitas mesin yang besar. Namun motor itu tidak dipergunakan dengan baik untuk mempercepat pembangunan empat sektor tersebut.
Ali membadingkan Papua dan Jakarta yang kini mempunyai kapasitas anggaran yang sama besar.
Namun yang terjadi, sejak 2002 pembangunan Papua justru tidak berjalan. "Ini enggak baik, dan kita (Papua) terlambat," ujarnya.
Dia mencontohkan, indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri angka kelangsungan hidup, kedua pengetahuan, tiga standar hidup.
Namun, pada 2012 lalu, Papua mengalami penurunan dalam indek pembanguan manusia itu 60 persen. Dan itu berbeda jauh sekali dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta.
"Kondisi ini, tentu berbanding terbalik dengan dana yang sudah mengucur untuk Papua," ujarnya.
Ali menduga kondisi tersebut lantaran tidak ada pengawasan penggunaan dana otsus secara serius.
Karena itu, lanjutnya, bila ada yang menilai program dana otsus itu gagal, sebaiknya dipertanyakan ke orang-orang Papua yang diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut. Jika itu gagal, maka yang patut disalahkan adalah orang Papua sendiri.
"Untuk itu saya pikir negara harus hadir untuk memberantasan penyalahgunaan anggaran yang secara masif di tanah Papua," ungkap dia.
Ali mengingatkan, pemerintah pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berwacana dalam menangani dugaan korupsi dana otsus ini.
“Negara harus hadir di Papua. Nah hadirnya pemerintah apa, untuk memberantas korupsi di Papua," kata dia.
Terlebih lagi berdasarakan hasil pemeriksan BPK, banyak temuan penyalahgunaan anggaran Otda dan Otsus untuk Papua. Seperti kasus korupsi oleh simpatisan Papua Merdeka.
Senada dengan Ali, tokoh senior Papua Freddy Numberi mengatakan, harapan masyarakat Papua tentunya agar ada proses hukum yang cepat dan transparan terhadap adanya dugaan korupsi dana otsus.
Bila penegakan hukum tak berjalan, maka itu akan berpengeruh pada kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad