jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Varhan Abdul Aziz menyebut, cara-cara kelompok separatis bersenjata (KSB) Papua menuding operasi gabungan TNI-Polri di Papua sebagai operasi militer, cukup efektif sebagai bahan kampanye propaganda.
Paling tidak, dengan menuding operasi penegakan keamanan yang sejatinya operasi justicial sebagai operasi militer, KSB menyerang langsung tiga sasaran penting.
BACA JUGA: Irjen Dhakiri Tegas, Tidak Takut, Pantang Mundur Menghadapi KKB
“Pertama, aparat Polri dan prajurit TNI yang menjadi personel utama operasi tersebut. Labelisasi operasi militer itu diharapkan KSB akan membuat para personel di lapangan yang melakukan upaya penegakan hukum menjadi ragu-ragu dan bimbang," ujar Varhan dalam keterangannya, Senin (22/3).
Varhan menyebut, KSB berharap aparat menjadi ragu akan legalitasnya di hadapan hukum internasional. Sehingga mempertanyakan keabsahan segala tindakan di lapangan yang sejatinya memang perlu untuk tindakan tegas, bahkan keras.
BACA JUGA: Pria di Bali Tewas Dibantai Gegara Ajak Bini Orang Begituan
Menurut Varhan, KSB sejauh ini telah melakukan tindakan melawan hukum yang bisa digolongkan ke dalam aksi terorisme. Mulai dari penculikan, pembunuhan, hingga yang terakhir melakukan pembajakan pesawat sipil.
Hal tersebut sama sekali tidak bisa ditoleransi. Hanya standard ganda yang dipegang oleh komunitas internasional saja yang memungkinkan semua itu terjadi, tanpa ada titik terang untuk segera disudahi.
BACA JUGA: Pak Ganjar Sudah Meminta kepada Menteri Erick Thohir
“Kedua, labelisasi operasi justisial sebagai operasi militer juga menandai serangan KSB kepada pemerintah Indonesia dalam hubungannya dengan citra negara di mata publik internasional," ucapnya.
Menurut Varhan, dalam label operasi militer, secara implisit terkandung pengertian Papua sebuah bagian wilayah yang berada di luar Indonesia, yang terus-menerus mengalami invasi dan aneksasi dari militer Indonesia.
Hanya dengan melabeli aksi justisial sebagai operasi militer, KSB ingin memperoleh citra sebagai kelompok pejuang kemerdekaan sebuah wilayah terjajah yang ingin menentukan nasib mereka sendiri.
Padahal, KSB menurut Varhan, sejatinya adalah organisasi teror dan kejahatan yang berlindung di balik topeng pejuang kemerdekaan.
Ketiga, labeli operasi militer secara langsung juga diperkirakan untuk menyerang kognisi dan kesadaran warga Papua.
Dengan melabeli operasi militer, Varhan menyebut KSB sedang berupaya merekrut warga Papua menjadi bagian dari kegiatan terornya dengan memberikan delusi makna pada operasi tersebut.
“Untunglah, aparat Polri-TNI tidak mudah terpancing kampanye murahan KSB tersebut," katanya.
Menurut Varhan, Polri-TNI terkesan menegaskan, bahwa kehadiran mereka di Papua bukan untuk operasi militer, dengan mengabaikan berbagai pernyataan KSB yang disiarkan secara maya di laman-laman internet berstandard ganda di luar negeri.
Polri-TNI menegaskan bahwa operasi yang dilakukan murni penegakan hukum terhadap kelompok separatis.
Varhan juga menyebut, kehadiran Polri-TNI di Papua juga untuk memastikan negara hadir melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum.
"Tidak hanya tanggung jawab untuk mempertahankan NKRI yang sah dan berdaulat, melainkan juga tanggung jawab dan kepedulian kepada warga Papua yang ditindas para pengacau KSB," katanya.
Varhan mengatakan, bila Polri dan prajurit TNI tidak hadir mengatasi kekacauan di Papua, justru warga dunia yang beradab akan mempertanyakannya.
Mereka akan mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap NKRI.
Untuk diketahui, Polri-TNI juga menggelar kegiatan sosial seperti pengobatan gratis di Kabupaten Puncak Jaya, selain operasi justicial terhadap KSB.
Menurut Varhan, kegiatan tersebut sangat dibutuhkan warga sekitar, mengingat jarak ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan jauh dari kampung-kampung mereka. (gir/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang