jpnn.com - BOGOR–Tahun ini, pembangunan gedung baru DPRD Kota Bogor di Jalan Pemuda terus digeber. Namun, hingga kemarin proyek tersebut dianggap masih belum maksimal.
Selain itu, faktor cuaca yang akhir – akhir kurang bersahabat, dituding membuat pembangunan semakin terkendala.
BACA JUGA: Long Weekend, Transjakarta Tambah Armada
Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menyatakan, proyek multiyears di tahun jamak ini harus selesai di akhir tahun 2017. Target hingga 31 Desember memiliki presentasinya dengan bobot di angka 13 persen.
“Karena ini nanti Januari lanjut hingga selesai. Setara Rp 7,5 Miliar yang akan dicairkan di pengawasan di angka 10 persen,” kata Usmar pada Radar Bogor.
BACA JUGA: 15 Pasangan Menikah di Tengah Kuburan, Gratis!
Lebih lanjut ia mengatakan, fase yang akan dikerjakan tahun ini adalah Bor file, file cup dan slup atau pondasi. Termasuk, di dalamnya leand clearing. Soal RS bersalin yang masuk dalam siteplan gedung baru dewan, Usmar menyatakan sekwan sudah mengganggarkan Rp17 Miliar.
“Di 2017 karena akses utamanya adalah ke Jalan Pemuda, kita butuh rumah sakit bersalin dibebaskan. Itu ada di sekwan yang melakukan pembayaran tergantung hasil apraisal. Peruntukannya untuk plasa lahan rumah bersalin itu,” jelasnya.
BACA JUGA: Hamdalah, Akhirnya Bisa Menikah Meski di Tengah Kuburan
Beberapa lahan yang belum terbebaskan dan meminta pemindahan tempat tinggal hingga Januari mendatang. Terkait hal tersebut, Usmar mengatakan sudah dilakukan proses fasilitasi dengan memindahkan mereka ke rusunawa Cibuluh.
“Kebetulan mereka juga PNS, maka tidak sulit. Sesuai peruntukan tempat tinggal mereka juga untuk lahan parkir yang mana dikerjakannya paling belakangan, itu tak jadi masalah dan alternatif pindahnya juga mereka sudah punya opsi. Kalaupun belum kami akan tawarkan masuk di rusunawa cibuluh,” papar Usmar.
Saat inspeksi mendadak, ada pengakuan beberapa pegawai yang mengaku belum mendapatkan gaji lima hari lamanya setelah bekerja selama dua minggu.
“Kita belum digaji ini bagaimana. Kita sudah bekerja dua minggu, pak,” ucap salah seorang pegawai.
Menanggapi hal tersebut, Site Manager PT TDAP sebagai penanggung jawab konstruksi (kontraktor) Ramlan mengatakan, pihaknya sedang mengalami opnam sehingga berkas yang harusnya disampaikan minggu lalu dari mandor tertunda.
“Tapi masalah gaji sudah beres. Karena dari mandornya harusnya dari minggu lalu harus sudah opnam, tetapi sampai sekarang berkasnya belum ada. Makanya saya bilang ya sudah bereskan dulu saja yang penting opnamnya sudah masuk. Beres hari ini (kemarin, red) dan tidak ada persoalan lah, hanya keterlambatan opnam saja,” akunya.
Lanjut Ramlan, proses pembesian yang bekerja ada 45 orang. Petugas keamanan (security) pihaknya menggunakan warga sekitar.
“Pembesian ada 4 orang warga sini, soalnya pembesian harus orang spesial khawatir ada masalah. Semua pekerja sudah di daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya lagi.
Minggu ini, lanjut Ramlan, kontraktor menargetkan 5 persen selesai. Dirinya optimis sisa 10 persen pekerjaan di tahun ini akan terselesaikan.
“Yang sudah kami lakukan terkait pemancangan yang 12 meter, tinggal yang 6 meter menyusul. Karena tanah keras disini bisa sampai 13 sampai 16 meter. Pasti bisa sesuai target karena kita ngecor di bawah, besi juga sudah siap tinggal pasang saja. Kita menggunakan sistem tekan atau daya dukungnya seratus ton perfile,” tutupnya.
Menambahkan, Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor Yus Ruswandi mengatakan, sebenarnya tidak akan jadi masalah ketika proyek gedung dewan ini sebagai proyek multi years. Menurutnya, konsep pembangunan sudah diatur dalam Perpres.
“Bahwa salah satunya pengadaan barang dan jasa yang dibereskan dalam satu tahun ini bisa di multi years. Dengan catatan tidak melebihi jabatan kepala daerah. Dalam kontraknya kan jelas disitu, bahwa masa kerja itu 300 sekian hari. Ya itu jadi patokannya,” tegas Yus saat diwawancarai kemarin.
Lebih lanjut ia mengatakan, akhir tahun ini bukan jadi ukuran progress pembangunan. Lalu, kata dia, untuk apa diatetapkan tahun jamak sementara pembangunan harus ditarget dalam waktu singkat.
“Karena disitu juga kontraknya kontrak induk. Nanti ada kontrak dibawahnya untuk lanjutan berikutnya, tapi tidak harus melalui lelang lagi. Jadi hanya melanjutkan, sampai yang ditetapkan dalam kontrak induk 300 sekian hari kerja itu jadi patokan. Tidak akan kena pinalti,” tukasnya. (dka/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ternyata Ini Alasan Ahok Mengincar Lahan Eks Kedubes Inggris
Redaktur : Tim Redaksi