jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Piter Abdullah mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang berencana memodernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) secara bertahap hingga 2044.
Menurut dia, cukup rasional jika rencana 25 tahun itu menghabiskan biaya hingga Rp 1.700 triliun.
BACA JUGA: British Airways Batalkan 1.700 Penerbangan Gara-Gara Mogok Pilot
Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia itu, usulan anggaran sekitar Rp 1.700 triliun tersebut seharusnya dilihat lebih teliti sebelum dikritisi. Apalagi, rencana belanja ini bukan untuk setahun.
"Kalau untuk 20 tahun artinya kan anggarannya hanya Rp 80 triliunan setahun," ucapnya saat dihubungi, Selasa (15/6)
BACA JUGA: Di Hadapan Komisi I, Prabowo Beri Klarifikasi Soal Anggaran Rp 1.700 Triliun
"Alpalhankam mana ada yang murah? Kita ini memang sering tidak konsisten, pengin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam kita protes."
Dia mencontohkan dengan respons masyarakat yang secara swadaya berdonasi untuk membeli alpalhankam untuk mengganti KRI Nanggala-402 yang tenggalam.
BACA JUGA: Soal Belanja Alutsista Rp 1.700 T, Andi Widjajanto Nilai Kemenhan Sudah Jalankan Prosedur
"Ketika kapal selam kita tenggelam, kita bahkan ramai-ramai urunan mau bantu beli kapal selama baru. Ternyata harganya tidak mungkin dibeli dengan urunan," terangnya.
Selain itu, kata Piter, mestinya usulan tersebut dilihat secara rasional dan dikomparasi dengan beberapa faktor lain. "Dengan total anggaran, dibandingkan dengan luas wilayah, dibandingkan dengan anggaran militer negara lain," ujar dia.
Dia mengingatkan, pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah, dan sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan, termasuk di dalamnya adalah kedaulatan ekonomi
“Menjaga kedaulatan Itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk di dalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Punya tentara tapi gak punya meriam. Gak punya kapal. Gak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?" ujar dia.
Karenanya, Piter mengajak publik mempersoalkan hal yang lebih substansial daripada mengkritisi rencana Rp 1.700 triliun yang masih digodok tersebut.
"Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan?" ucap dia.
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alutsista.
Prabowo mengatakan dirinya akan melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan. Caranya, sebelum kontrak diteken dan berjalan efektif, kontrak akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPKP, BPK, hingga Kejaksaan.
"Saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini. Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," ungkap Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu (13/6).
“Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini itu. Dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK," paparnya.
Cara lainnya yang akan dilakukan Prabowo adalah bernegosiasi langsung dengan produsen alpalhankam. Hal itu dilakukan untuk mengetahui detail harga sebenarnya tanpa melalui calo.
"Saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa," ujar Prabowo. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil