jpnn.com, JAKARTA - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto banyak menjelaskan tentang kebutuhan anggaran pertahanan tahun anggaran 2022, Jakarta, Rabu (2/6).
"Kami beri penjelasan tentunya. Tadi fokusnya ialah anggaran 2022," kata Prabowo.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Menduga Ada Motif Kecemburuan Politik di Balik Bocornya Raperpres Ini
Namun, Prabowo tidak berkomentar banyak ketika disinggung isu pinjaman Rp 1.700 triliun seperti tercantum dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).
Ketua Umum Gerindra itu hanya mengatakan pihaknya masih membahas dokumen tentang rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
BACA JUGA: Pagi Buta, Dor.. Dor.., Warga Langsung Berhamburan ke Luar Rumah
“Ini sedang digodok. Sedang direncanakan,” ujar Prabowo.
Dia pun mengatakan Komisi I juga menanyakan tentang rencana besar di dalam menguatkan sistem pertahanan di Indonesia. Walakin, Prabowo tidak memerinci hal tersebut.
BACA JUGA: Sambil Menunduk dan Terseok, Pria Ini tak Kuasa Menerima Pukulan, Rasain!
“Tentunya saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan. Kami sudah menyusun itu, ya, kami sering bahas, banyak pertanyaan,” kata Prabowo.
Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menduga ada motif politik di balik bocornya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembelian Alpalhankam.
Sebab, kata dia, muncul isu belanja besar-besaran oleh Kemenhan dengan menggunakan skema utang sebesar Rp 1.760 triliun guna membeli Alpalhankam.
"Kami melihat ada motif political jealousy, itu yang kami tangkap," kata Dahnil di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (2/6).
Eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu berujar tidak benar adanya pembelian besar-besaran Alpalhankam, termasuk jumlah Rp 1.700 triliun membeli Alpalhankam.
Toh, menurut dia, rancangan Perpres tentang Pembelian Alpalhankam belum diketuk atau disahkan.
"Belum diputuskan, jadi yang beredar akan ada belanja Rp 1.700 T itu tidak benar. Jadi tidak ada atau belum ada keputusan hal terkait dengan jumlah belanja yang akan digunakan," tutur Dahnil. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Usulan Prabowo soal Alutsista, Legislator PDIP Tepis Anggapan tentang Kerugian Negara
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan