JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, daerah penghasil kekayaan alam seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) harus dapat porsi besar dari kekayaan ayam yang dimilikinya. Karena itu, Pemerintah Pusat mestinya mendorong agar daerah dapat memiliki saham yang lebih besar di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
"Dalam kerangka berpikir memajukan daerah, maka sisa saham divestasi PT NNT yang tinggal 7 persen, sebaiknya diserahkan pada daerah saja," kata Harry Azhar Azis, Kamis (3/5).
Dalam kaitan ini, Harry mengingatkan perlunya rasa keadilan ditegakkan dalam pembelian saham ini. "Mengapa daerah mesti diberi kesempatan membeli sisa saham? Gunanya untuk meningkatkan penghasilan daerah dan untuk masyarakat setempat."
Menurutnya, jiak pemda kerjasama dengan swasta, itu wajar saja mengingat kemampuan keuangan daerah juga terbatas. “Saya melihat rasa keadilan daerah penghasil mesti diutamakan. Bahwa daerah lain juga perlu mendapat bagian, silakan pemerintah pusat yang mengatur. Dalam era otonomi daerah saat ini, maka sudah sewajarnya, pemerintah memberi keleluasaan yang lebih kepada daerah,” sarannya.
Terkait masalah pelepasan sisa divestasi saham NNT yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena pemerintah menganggap ada sengketa kewenangan antara pemerintah dan DPR serta BPK, menurut Harry itu karena pemerintah tidak minta izin DPR dalam hal penggunaan anggaran membeli saham NNT.
"Padahal sesuai dengan fungsinya, DPR punya hak budget. Dalam hubungan ini MK sangat memahaminya dan tentu akan bersikap adil," tegasnya.
Sebelumnya Gubernur NTB Zainul Majdi berulangkali menegaskan bahwa daerah berkepentingan memiliki saham lebih besar di NTT dengan harapan, hasil dari kepemilikan yang lebih besar itu akan dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat.
Pekan lalu, Zainul Majdi juga memberi kesaksian di MK dan memaparkan bagaimana urgensi kepemilikan sisa saham divestasi NNT itu bagi daerah NTB. Jadi, kata guernur termuda itu, daerah sangat siap untuk membeli saham NNT.
“Sudah saatnya, kita diberi kesempatan untuk bisa menikmati hasil alam daerah, untuk kepentingan daerah, dan juga kepentingan nasional," kata Zainul sambil menambahkan bahwa sudah saatnya daerah diberdayakan dan diberi kesempatan. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uang Muka KPR 30 Persen, Properti Dikhawatirkan Melorot
Redaktur : Tim Redaksi