jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menaikkan gaji guru pada 2025.
Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis yang mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap sektor pendidikan dan pengakuan atas peran sentral guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
BACA JUGA: Prabowo Naikkan Gaji Guru, Sebegini Perinciannya
Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam mendengarkan aspirasi para guru yang selama ini menjadi garda terdepan dalam dunia pendidikan.
“Kami percaya bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji guru adalah bentuk penghormatan kepada profesi yang menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan kebijakan ini, kami optimistis pendidikan kita akan lebih maju dan berdaya saing,” ungkap Addin.
BACA JUGA: Syarat Kenaikan Gaji Guru ASN & Honorer, Simak Pernyataan Presiden Prabowo Ini
Dampak Positif Kenaikan Gaji Guru
Addin menjelaskan bahwa ada tiga dampak positif yang dapat diperoleh dari kebijakan ini. Pertama, peningkatan motivasi dan produktivitas guru yang akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di sekolah. Kedua, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara guru honorer dan guru tetap.
Ketiga, kebijakan ini menjadi langkah untuk memperkuat sumber daya manusia bangsa, mengingat pendidikan berkualitas hanya dapat terwujud jika tenaga pendidik memiliki kehidupan yang layak dan akses yang cukup terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi.
Namun, meskipun mendukung penuh kebijakan ini, GP Ansor juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua guru di Indonesia.
Nasib Guru Honorer: Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai
Salah satu masalah utama yang disoroti oleh GP Ansor adalah nasib guru honorer yang selama ini sering terabaikan. Meskipun jumlahnya sangat besar dan tersebar di berbagai daerah, guru honorer sering kali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan guru PNS, meskipun memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Mereka adalah bagian penting dari sistem pendidikan kita, namun sering kali diabaikan dari berbagai kebijakan yang ada. Kenaikan gaji yang direncanakan untuk guru PNS harus tetap memperhatikan nasib guru honorer agar mereka tidak tertinggal,” ujar Addin.
GP Ansor mendesak agar kebijakan kenaikan gaji ini disertai dengan percepatan pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memberikan mereka hak yang setara dengan guru tetap, termasuk akses pelatihan, jaminan kesejahteraan, dan penguatan profesionalisme.
Kenaikan Gaji Harus Diterapkan Merata di Seluruh Indonesia
GP Ansor juga mengingatkan pentingnya penerapan kebijakan ini secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan terluar. “Guru di daerah terpencil dan daerah dengan akses terbatas harus merasakan manfaat yang sama. Jangan sampai kenaikan gaji ini hanya memberikan dampak pada daerah yang sudah maju, sementara daerah lain yang lebih membutuhkan tetap terabaikan,” tambah Addin.
Selain itu, GP Ansor berharap kebijakan kenaikan gaji ini juga disertai dengan jaminan kesejahteraan lainnya, seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan tunjangan profesi yang semakin memadai.
Meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, GP Ansor optimistis kebijakan kenaikan gaji guru yang digagas oleh Presiden Prabowo akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkeadilan.
GP Ansor juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini agar implementasinya berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi pendidikan nasional.
Dengan semangat ini, GP Ansor percaya bahwa kebijakan ini akan memperkuat visi Indonesia maju, sekaligus memastikan pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.(ray/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean