jpnn.com, JAKARTA - Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) John Riady menyambut positif kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menggulirkan Program 'Indonesia Memanggil Dokter Spesialis'.
Program itu ditujukan untuk memanggil para tenaga dokter spesialis lulusan luar negeri kembali melayani negeri.
BACA JUGA: 2 Rumah Sakit di Daerah Ini Kekurangan Dokter Spesialis
“Langkah pemerintah sudah tepat, mengingat persoalan kualitas kesehatan nasional sangat bergantung pada jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang tersedia,” kata John di Jakarta, Jumat (16/12).
John mengakui sistem kesehatan nasional hingga kini masih kekurangan tenaga khususnya dokter yang bergelar spesialis.
BACA JUGA: Dokter Spesialis di RSUD Pasaman Barat Mogok Kerja, Ini Sebabnya
Dalam banyak hal, lanjutnya, sistem kesehatan nasional secara perlahan-lahan harus berbenah, sehingga bisa melewati masa sulit seperti pada masa pandemi Covid-19.
Di sisi lain, problem nyata di lapangan seperti rasio ranjang, jumlah dokter dan dokter spesialis masih membutuhkan perhatian khusus seiring bertumbuhnya populasi.
BACA JUGA: Kasus Gagal Ginjal Anak Terus Meningkat, Dinkes: Hanya Ada 3 Dokter Spesialis di Jakarta
“Kami berterima kasih Program “Indonesia Memanggil Dokter Spesialis” berhasil memulangkan beberapa dokter spesialis untuk memperkuat sistem kesehatan nasional,” jelas John.
Dia menilai strategi pemerintah itupun secara perlahan-lahan akan mentransformasi sistem kesehatan nasional, sehingga tidak lagi ada cerita berbondongnya masyarakat berobat ke luar negeri untuk mencari layanan spesialis yang mumpuni.
Saat ini, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setiap tahun devisa yang hilang akibat banyaknya masyarakat berobat ke luar negeri bisa mencapai Rp110 triliun.
“Ini mencerminkan bukan layanan kesehatan nasional yang buruk, melainkan belum memenuhi seluruh kebutuhan pasien di dalam negeri. Sangat mungkin sebabnya ketersediaan dokter spesialis yang terbatas,” kata John.
Lebih lanjut John menjelaskan program adaptasi dokter spesialis tamatan luar negeri yang digulirkan pemerintah harus berkesinambungan.
Cara lainnya, agar kebutuhan dokter spesialis teratasi secara jangka pendek, yakni membuka perizinan praktik bagi dokter spesialis dari luar yang bisa memberikan banyak manfaat.
“Setidaknya sebagai jump start saja, dan melakukan transfer pengetahuan, selebihnya harus ditempuh solusi jangka panjang seperti dilakukan ekosistem kesehatan yang dimiliki Lippo Group,” sambungnya.
Sebagai pelaku industri kesehatan sejak mendirikan SILO pada 1992, Lippo Group secara serius menggarap ekosistem kesehatan dari hulu ke hilir.
“Kami sejak semula memikirkan rencana jangka panjang mengembangkan industri kesehatan nasional dengan pendirian rumah sakit yang dibarengi juga dengan keberadaan Fakultas Kedokteran UPH. Hal ini berhasil meningkatkan produksi dokter dan dokter spesialis yang diberikan beasiswa, serta mereka bisa berkarir jangka panjang di SILO,” kata John.
John mengaku tidak melebihkan keberhasilan SILO yang kini memiliki jaringan 40 rumah sakit di 27 provinsi.
SILO merupakan rumah sakit pertama yang bekerja sama dengan ‘Gleneagle Hospital Singapore’ dan mendapatkan akreditasi Joint Comission International atau JCI. Akreditasi ini merupakan standar layanan kesehatan berkelas internasional.
Dalam pandangan John, persoalan krisis dokter spesialis harus menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, swasta, bahkan jaringan RS BUMN yang kini telah menjadi Holding di bawah Pertamedika.
“Terutama juga menggenjot lagi dunia pendidikan agar bisa memberikan lebih banyak dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan. Indonesia masih membutuhkan kehadiran mereka agar tak ada lagi devisa terbuang, serta menjamin kualitas SDM negeri ini,” kata John.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan program “Indonesia Memanggil Dokter Spesialis” akan menambah jumlah dokter spesialis yang bekerja di Indonesia.
“Program ini membuka jalan bagi dokter spesialis lulusan luar negeri untuk berbakti di Indonesia, dengan tanpa mengurangi kompetensi dan kualitas para dokter,” kata Menkes.
Dia mengatakan kebijakan pemerintah ini seiring dengan kepemilikan rasio dokter spesialis di Indonesia, yang terbilang rendah.
Berdasarkan standar WHO, rasio dokter spesialis dan jumlah penduduk idealnya 1:1.000, sedangkan di Indonesia baru berkisar 0,46 per 1.000 penduduk, terendah ketiga di ASEAN.
“Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga spesialis. Strategi ini menandakan perhatian besar pemerintah terkait pemerataan dan penguatan sistem kesehatan nasional. Dengan semakin merata dan kuatnya sistem kesehatan nasional, industri kesehatan akan mampu diandalkan masyarakat,” kata Menkes. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi