jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyatakan akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP) yang sedang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini waktunya mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam prakarsa-prakarsa dan program-program pendidikan, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang penuh tantangan.
BACA JUGA: Mendikbud Nadiem Minta Kepsek jangan Malu-malu Daftar Sekolah Penggerak
“Saya kira ini positif jika dikerjakan sesuai rencana yang telah dirancang Kementerian, tangan pemerintah juga terbatas,” kata Azwar Anas, Minggu (14/3).
Menurut mantan Bupati Banyuwangi ini, pendidikan saat ini menjadi salah satu sektor prioritas di daerah-daerah, selain kesehatan dan ekonomi.
BACA JUGA: Penjualan Emas di Pegadaian Wilayah Aceh Melonjak Awal 2021
Oleh karena itu, prakarsa-prakarsa masyarakat harus terus didorong dan ditumbuh kembangkan, termasuk dengan melibatkan organisasi masyarakat dan keguruan.
Azwar menilai, sosialisasi kepada seluruh kepala daerah menjadi sangat penting.
BACA JUGA: Mayangsari: Selingkuh itu Sebagian dari Iman
Untuk memudahkan prosesnya, dia menyarankan Kemendikbud melakukan sosialisasi secara daring dengan para kepala daerah demi memastikan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi penggerak nantinya akan terbangun dengan baik.
Menurutnya, sebagai program baru, sejumlah kepala daerah belum memahami secara utuh mengenai POP.
Padahal, kompetensi guru, potensi daerah, dan sekolah berbeda satu sama lainnya.
“Pembelajaran tatap muka saat ini berbeda, caranya juga berbeda, bagaimana merangsang anak juga berbeda. Harapan saya bersinergi sehingga kepala daerah memahami soal penggerak,” tuturnya.
Sebelumnya, dua organisasi peserta POP juga mengaku siap menjalankan program tersebut di berbagai daerah seluruh Indonesia, mulai tahun ini.
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) menilai POP merupakan salah satu langkah efektif meningkatkan kualitas pendidikan dengan membawa unsur kegotongroyongan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
YSKK telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan & Jaringan Pendidikan di Sukoharjo, seperti Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).
Serta Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), terkait persiapan implementasi program dengan melakukan pendataan.
“Kami dari 2020 sudah siap melaksanakan POP dan berkomitmen selalu mendukung kemajuan pendidikan nasional. Kami akan selalu dan terus melakukan praktik baik yang selama ini sudah dilakukan dengan atau tanpa anggaran dari pemerintah,” tegas Ketua Yayasan Ircos Indonesia, Nur Syamsudin.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Sebut Sosialisasi Rekrutmen PPPK Sudah Maksimal, Ada Rekor
Redaktur & Reporter : Yessy